PROVINSI Kepri khususnya Kota Batam, akan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang akan diterapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penerapan New Normal yang akan diterapkan di perkantoran dan industri dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Hal ini pun disambut baik Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kepri Akhmad Ma’ruf Maulana. Menurutnya, dunia sudah mulai melakukan re-opening economy. Begitu juga dengan Indonesia sedang bersiap membuka ekonomi dan bersiap menghadapi ekonomi new normal.
Namun di sisi lain, biaya tinggi yang ada di Provinsi Kepri dirasa menjadi kendala dalam penerapan New Normal ini. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Kepri untuk tidak membebani dunia usaha dengan berbagai jenis pajak dan retribusi.
“Saat ini biaya tinggi di Kepri sangat mengadang industri dalam penerapan New Normal ini. Dimana, pelaku usaha masih dibebankan dengan beberapa pajak yang tinggi, seperti PPJU, WTO, pajak pariwisata dan restoran, serta Pajak Bumi dan bangunam (PBB),” ujar Maruf dalam keterangan yang diterima pada Rabu (27/05) kemarin.
Jika Pemerintah Daerah lebih pro-dunia usaha di Kepri, tambahnya, sudah seharusnya pajak-pajak tersebut seharusnya diturunkan.
“Khusus BP Batam, dimana WTO akan jatuh tempo, kami minta agar dicicil selama 2 tahun tanpa bunga, PPJU di-nolkan, pajak pariwisata dan restoran dinolkan, dan PBB diturunkan demi keberlangsungan dunia usaha, menghadapi new normal.
Mengapa kita minta pajak-pajak tersebut diturunkan karena perusahaan dan industri juga terdampak pandemi Covid-19, belum lagi penerapan new normal juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” ungkapnya.
Ma’ruf menambahkan, pajak-pajak daerah yang sekitar 70 persen berasal dari dunia usaha harus diturunkan sejalan dengan penerapan new normal di perkantoran, perusahaan dan industri.
“Biar ekonomi kita bergerak dulu dan aktivitas produksi di industri bisa beroperasi lagi dengan baik,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan pendekatan ke seluruh stakeholder di Kepri untuk bersama-sama membuat terobosan.
Kadin Kepri sudah mendeklarasikan BBK Murah. Ini harus disambut semua pihak dan dibarengi hotel-hotel, mall, dan perijinan serta biaya tinggi jadi murah .
Kadin Kepri juga menginginkan supaya di Kepri betul-betul serba murah. Hilangkan kesan investasi di Kepri serba mahal.
“Kepri tidak mempunyai sumber daya alam. Hanya investasi satu-satunya yang diharapkan, jadi harus murah makanya kami sambut BBK Murah,” tambah Ma’ruf.
Sejauh ini, tambah Ma’ruf, belum ada konsep yang jelas terkait penerapan new normal di Kepri, khususnya Batam. Sehingga menurutnya, perlu pembahasan lebih lanjut dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan di Kepri.
*(Bob/GoWestId)
