SUASANA Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lanjutan, terkait pengakhiran masa kerjasama konsesi air bersih antara BP Batam dengan PT ATB yang digelar diruang rapat pimpinan DPRD Batam, pada Jum’at (25/09) siang lalu sedikit menghangat.
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh pihak BP Batam, PT ATB, unsur pimpinan DPRD dan Pemko Batam ini, ketua DPRD Batam Nuryanto mengeluarkan pernyataan keras kepada BP Batam agar tidak menggunakan pendekatan kekuasaan dalam menyelesaikan masalah terkait dengan investasi.
“BP Batam menyebutkan kami Negara, maka kami lawan. Tidak bisa sesederhana itu. Bisa berpotensi menimbulkan masalah ke depannya,” ujar Nuryanto.
Sikap ketua DPRD tersebut terpicu setelah General Manager Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan BP Batam, Ibrahim Koto sebagai perwakilan dari pihak BP Batam menyampaikan pernyataan terkait sikap BP Batam sebagai institusi pemerintah yang dinilai arogan dalam upaya penyelesaian konsesi.
Dalam RDPU yang dimulai pukul 14.00 Wib Jumat (25/9) kemarin itu, Ibrahim menegaskan, BP Batam sebagai pemerintah akan mengambil tindakan tegas bila ATB tidak menunjukkan itikad baik dalam pengakhiran konsesi.
Terutama dalam hal pengalihan aset-aset yang masih menjadi masalah utama dalam proses pengakhiran kerjasama.
“Menurut kami, berakhirnya masa kerjasama konsesi adalah hal yang biasa dan sudah tertuang dalam perjanjian konsesi. Terkait masalah aset yang pak Benny sampaikan tadi, ini kembali kepada niat baik kita dalam penyelesaiannya. Kami (BP Batam) sebagai pemerintah tidak akan diam pimpinan Dewan. Masak Negara diam saja menghadapi persoalan ini,” kata Ibrahim.
Nuryanto menegaskan, BP Batam sebagai perwakilan Negara tidak seharusnya melakukan pendekatan kekuasaan dalam menghadapi investor.
Apapun argumen BP Batam dalam penyelesaian masalah itu, DPRD Batam meminta ada solusi dari kedua belah pihak yang tidak merugikan masyarakat.
“Kalau menyelesaikan dengan pihak ATB saja BP Batam gak mampu, terus dimana posisinya Negara ini? Bagi kami, DPRD sebagai representasi dari masyarakat meminta agar penyelesaian ini jangan sampai merugikan masyarakat atau konsumen” ujar Nuryanto.
Lebih jauh Nuryanto juga mengatakan permasalahan justru sebenarnya timbul akibat rendahnya komitmen dan ketidakkonsistenan dalam menjalankan perjanjian konsesi.
Jika perjanjian konsesi bisa dijalankan secara konsisten, maka dipastikan tidak terjadi masalah di akhir masa konsesi.
Mestinya BP Batam dan ATB sudah menyelesaikan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian konsesi jauh sebelum masa kontrak berakhir. Setelah semua selesai, maka BP Batam bisa bergerak bebas untuk menentukan langkah pengelolaan air di Batam ke depannya.
“Kalau sudah beres dengan ATB, BP Batam monggo lakukan apa yang harus dilakukan dengan pengelolaan air,” ujarnya.
Usulan Pembicaraan Sejak 2 Tahun Lalu
TERKAIT masalah itikad baik dalam persiapan pengakhiran masa konsesi, Presiden Direktur ATB, Benny Andrianto menyampaikan, pihak ATB sudah menyurati BP Batam untuk melakukan persiapan pengakhiran konsesi secara bersama-sama sejak 2 tahun silam.
“Kalau berbicara itikad baik, kami pikir ATB sudah lebih dahulu mengajak BP Batam untuk membicarakan masalah pengakhiran ini. Dua tahun lalu sudah kami sampaikan” jelas Benny dalam RDPU tersebut.
Namun tampaknya surat tersebut tidak diindahkan oleh pihak BP Batam. Sehingga pengakhiran konsesi baru dilaksanakan secara tergesa-gesa di masa injury time.
Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Batam, Ruslan Ali Wasyim dalam RDPU tersebut kembali menyampaikan pertanyaan dan keheranannya terkait alasan pihak BP Batam yang terburu-buru mencari mitra baru dalam pelayanan air minum di Batam.
Sementara jangka waktu kerjasama tersebut hanya 6 bulan dalam masa transisi.
“Yang tak habis saya pikir itu, apa alasannya BP Batam terburu-buru mencari mitra barunya? Kenapa sahwat menggantikan ATB macam tak bisa ditahan. Kalau sekedar 6 bulan untuk masa transisi, kenapa nggak dilanjutkan ke ATB saja yang sudah teruji. Nanti setelah selesai 6 bulan transisi itu, baru BP Batam bisa mencari pengganti yang baru secara terbuka” ungkap Ruslan.
Dalam kesempatan itu, Ruslan juga menyampaikan rasa kekhawatirannya terkait kekisruhan yang terjadi dalam pengakhiran masa konsesi air ini. Dengan tegas Ruslan meminta kepada BP Batam dan operator pengganti sementara, agar jaminan layanan air bersih kepada masyarakat tidak terganggu.
Sementara itu terkait rencana BP Batam akan mengelola sendiri SPAM selama masa transisi, tenaga Ahli SPAM BP Batam, Pian Sopian menjelaskan, awalnya BP Batam mau ambil alih sendiri namun mengingat aturan dan birokrasi yang panjang dipemerintahan, pada akhirnya BP Batam menggandeng pihak swasta sebagai mitra operator SPAM selama masa transisi 6 bulan.
“Ijin pimpinan. Betul, awalnya BP Batam mau mengmabil alih sendiri terkait SPAM ini dengan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau yang lainya. Namun demikian mengingat, panjang dan lamanya birokrasi yang harus dilalui, sementara kebutuhan pelayanan air ini sesuatu yang tak dapat ditunda, maka pada akhirnya BP Batam menggandeng pihak swasta untuk jadi operator” kata Pian.
Dalam kata penutup RDPU, Nuryanto, menyampaikan langkah yang diambil BP Batam ini dianggap tidak bijak dan berpotensi merugikan masyarakat.
Selain itu, dengan melelang pengelolaan aset yang masih menjadi milik ATB juga telah dianggap tidak memberikan kepastian hukum bagi investor.
Ketua DPRD mengkhawatirkan kejadian ini akan dilihat oleh investor lainnya dan menjadi preseden buruk.
Dimana Negara tidak berhasil memberikan kepastian hukum bagi investor yang telah puluhan tahun menanamkan modalnya di Batam.
(*)
