DPRD Batam menggelar sidang paripurna dengan agenda jawaban Walikota terkait dengan pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Kota Batam tahun 2022. Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Batam, Ruslan Ali Wasyim. Sementara Walikota Batam, Muhammad Rudi diwakili Wakil Walikota, Amsakar Achmad, Rabu (15/9/2021) kemarin.
“Pemko Batam mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi – fraksi DPRD Kota Batam yang telah memberikan pandangan umum terhadap Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022 dan menyetujui untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai tata tertib DPRD Kota Batam,” kata Amsakar di ruang sidang utama DPRD Batam.
Amsakar menjelaskan Pemko Batam sepakat atas saran yang disampaikan agar penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2022 berpedoman pada RKPD Kota Batam Tahun 2022 dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.
“Hal ini menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang Terhormat Bapak Budi Mardiyanto,” kata Amsakar, Rabu (15/9/2021).
Kemudian, pihaknya juga memastikan bahwa Pemko Batam terus berkomitmen dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran sesuai mandatory spending yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
Yakni pendidikan minimal dua puluh persen, kesehatan minimal sepuluh persen dan anggaran infrastruktur, anggaran peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Hal ini menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh Anggota Dewan Yang Terhormat Bapak Taufik Muntasir, Bapak Tumbur Hutasoit dan Bapak Muhammad Yunus,” katanya.
Secara umum pihaknya juga meberikan apresiasi kepad seluruh Fraksi yang sebelumnya telah menyampaikan pandangan umumnya. Pihaknya mengaku sadar bahwa masih belum dapat memenuhi semua tanggapan, karena terbatasnya kemampuan dalam memaknai dan memahami pemandangan umum yang disampaikan.
“Untuk itu akan kami lengkapi pada saat pembahasan secara teknis antara Badan Anggaran DPRD Kota Batam dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Batam,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Batam, Ruslan Ali Wasyim usai sidang menyatakan, anggaran pendidikan dan kesehatan yang diusulkan Pemerintah Kota Batam sudah sesuai Undang-Undang.
“Alokasi anggarannya (pendidikan &kesehatan, pen) sudah sesuai mandatory spending yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat,” katanya.
(ndra/nes/GoWestID)
