UPAYA mengurangi emisi rumah kaca, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan sosialisasi sub nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Senin (20/3/2023).
Sosialisasi ini bertujuan untuk membuktikan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi rumah kaca. Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, dikutip dari Antara.
Ia menyeburkan, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.
“Upaya mengurangi emisi rumah kaca di Indonesia akan dilakukan dari lima sektor, yakni sektor energi, limbah, industri, pertanian, dan kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau FOLU (Forest and Other Land Use),” sebutnya.
Dari kelima sektor tersebut, kata dia, sektor FOLU memiliki porsi yang paling tinggi atau sekitar 60 persen. Maka dari itu upaya-upaya penurunan gas rumah kaca Indonesia itu dimulai dari sektor FOLU.
Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat merumuskan upaya-upaya mitigasi dalam mengurangi efek rumah kaca yang dapat dilakukan di tingkat tapak atau daerah.
“Jadi intinya sosialisasi ini untuk meyakinkan dunia bahwa komitmen Presiden Jokowi dalam mengurangi emisi rumah kaca di Indonesia benar-benar bisa terjadi di tingkat lokal,” jelasnya.
Setelah sosialisasi ini, lanjutnya, Kementerian LHK bersama pemerintah daerah serta stakeholder terkait juga akan mendetailkan rencana nasional yang kemudian dituangkan ke dalam rencana kerja di sub nasional atau tingkat provinsi.
“Besok, kita akan melakukan workshop penyusunan rencana kerja sub nasional Provinsi Kepri, sehingga apa-apa yang direncanakan bisa dilaksanakan di daerah ini,” kata Ruandha Agung Sugardiman.
Sementara itu, Sekda Provinsi Kepri, Adi Prihantara, mengatakan pihaknya sangat mendukung upaya pengurangan emisi yang tengah digalakkan oleh pemerintah.
Menurutnya perubahan iklim yang terjadi saat ini jika tidak segera diantisipasi tentu akan berdampak sangat berat, khususnya terhadap Provinsi Kepri yang merupakan daerah kepulauan.
“Seperti banjir rob yang sekarang sudah tidak setahun sekali, tapi sudah berkali-kali. Itu juga bagian yang harus kita antisipasi,” sebutnya.
Ia menyatakan komitmen Pemprov Kepri dalam melakukan mitigasi untuk mengurangi efek rumah kaca, yakni dengan menggandeng Kementerian LHK untuk memperbaiki kawasan hutan atau lingkungan yang rusak.
Pihaknya pun akan menjadikan upaya mitigasi untuk mengurangi emisi rumah kaca ini sebagai salah satu program strategis dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri, demikian Adi Prihantara.
(*/pir)
