KANTOR Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kepulauan Riau (Kepri) memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 135 juta untuk 30 anak asuh stunting di Kota Tanjungpinang.
Bantuan tersebut diserahkan Kepala Kanwil Kemenkumham Kepri, Saffar Muhammad Godam, yang diterima secara langsung Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Rohina, dan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri, di kantor Kanwil Kemenkumham Kepri, Tanjungpinang, Senin (20/3/1023).
Saffar mengatakan bantuan uang tunai tersebut merupakan bentuk kepedulian Kemenkumham Kepri terhadap anak penderita stunting. “Bantuan ini merupakan kerja sama dan keikhlasan seluruh pegawai dari 21 satuan kerja kami, untuk membantu 30 anak asuh stunting yang ada di Tanjungpinang,” kata Saffar dikurip dari Antara.
Kakanwil pun mengapresiasi seluruh pegawai kantor wilayah dan satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepri, karena telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu pemerintah daerah setempat menangani kasus gagal tumbuh pada anak atau stunting.
Ia dan jajaran memastikan selalu siap membantu dan berintegritas untuk mendukung salah satu arahan dari Presiden Joko Widodo terkait penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen yang harus dapat dicapai pada tahun 2024.
“Stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan di tanah air. Kami, Kanwil Kemenkumham Kepri siap bekerja sama untuk mewujudkan target Bapak Presiden,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Rohina, mengaku bersyukur atas kepedulian Kakanwil Kemenkumham Kepri beserta jajaran ikut serta dalam program percepatan dan penurunan stunting di Provinsi Kepri.
“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kanwil Kemenkumham Kepri, sebab penanganan stunting memerlukan kerja sama banyak pihak,” katanya.
Rohina mengatakan kondisi kasus stunting di daerah itu saat ini turun sebesar 2,2 persen, dari sebelumnya 17,6 persen menjadi 15,4 persen. Data itu berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.
BKKBN menargetkan angka stunting di Kepri terus turun ke angka 14 persen pada 2024. Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama bergandengan tangan untuk penurunan angka stunting di daerah tersebut.
Rohina menyatakan untuk mencapai target penurunan stunting 2024, BKKBN Kepri akan fokus pada 11 intervensi spesifik yang difokuskan pada masa sebelum kelahiran dan anak usia 6-23 bulan.
Ia menjelaskan intervensi dimulai dari skrining anemia, konsumsi tablet tambah darah remaja putri, pemeriksaan kehamilan, konsumsi ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis.
Selanjutnya pemantauan pertumbuhan balita, pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI kaya protein hewani bagi bayi di bawah dua tahun (Baduta), tata laksana balita dengan masalah gizi, peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi dan edukasi remaja, ibu hamil, dan keluarga termasuk pemicu bebas buang air besar sembarangan (BABS).
“Stunting merupakan masalah gizi kronis, namun itu dapat dicegah jika ditangani dengan tepat dan cepat. Salah satunya dengan memenuhi asupan protein hewani,” ujarnya.
(*/pir)
