KOMUNIKASI politik yang blak-blakan, spontan, dan terkadang dinilai tidak beretika semakin sering dipertunjukkan sebagian pejabat Indonesia dan AS. Apakah ini indikasi kemunduran komunikasi politik? Apa dampaknya?
BELUM lama ini, pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menuai sorotan publik. Ketika berpidato di acara puncak HUT Partai Gerindra di Sentul, Bogor, pada Sabtu (15/2), ia melontarkan kata “ndasmu,” sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti “kepala kau,” yang dalam konteks tertentu bisa terdengar kasar atau merendahkan karena merupakan ekspresi ketidakpercayaan, sindiran, atau ejekan.
Ketua Umum Partai Gerindra itu beberapa kali melontarkan kata “ndasmu,” salah satunya saat menanggapi kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu janji kampanyenya.
“Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai sekian ratus orang, masih ada yang komentar belum banyak. Kalau enggak ada wartawan, saya bilang ndasmu,” ujar Prabowo, yang disambut riuh tawa para peserta.
“Ada orang pintar bilang, kabinet ini gemuk, terlalu besar… ndasmu,” ucapnya lagi, merespons kritik terhadap susunan kabinetnya yang dinilai tidak efisien.
Tidak hanya Prabowo, sejumlah pejabat publik lain juga sempat melontarkan pernyataan kontroversial dengan nada serupa.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, pernah merespons kritik masyarakat terkait kondisi negara yang semakin sulit, yang disuarakan lewat tagar #IndonesiaGelap, dengan mengatakan, “kau yang gelap!”
Gaya komunikasi pejabat yang semakin lepas dari norma dan cenderung kasar memunculkan pertanyaan: apakah ini strategi komunikasi politik spontanitas untuk menarik simpati publik, atau justru berisiko semakin memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyatnya?
Pengamat: Mengapa Kritik Ditanggapi dengan Sindiran & Ejekan?
Firman Kurniawan, pengamat budaya dan komunikasi digital di Universitas Indonesia, menilai bahwa penggunaan bahasa informal yang cenderung kasar dalam komunikasi pejabat publik bukan sekadar masalah gaya komunikasi, tetapi juga mencerminkan pola interaksi pemerintah dengan masyarakat.
“Secara teoritis maupun secara praktis, pemerintah, atau mereka yang menjalankan amanat dari rakyat, membutuhkan partisipasi (masyarakat). Ketika dialog (antara pemerintah dan masyarakat) itu kemudian ditutup dengan kata-kata yang tidak pantas, masyarakat akhirnya akan mengambil jarak, sehingga secara teoritis partisipasi publik akan menjadi minim,” terangnya.
Menurut Firman, kritik seharusnya dipahami sebagai bentuk partisipasi publik, bukan ancaman yang perlu ditanggapi dengan sindiran dan pernyataan defensif.
“Kecintaan masyarakat pada pemimpinnya itu dinyatakan dengan kritik. Nah, kalau tidak nyaman dengan kritik, kemudian dibalas dengan makian, ini kan namanya resisten,” sebut Firman.
Jika terus dinormalisasi, menurut Firman, gaya komunikasi seperti ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Firman menyoroti salah satu dampak sosialnya, yaitu munculnya tren apatisme dan keengganan berpartisipasi dalam urusan negara.
“Munculnya tagar #KaburAjaDulu. Ini adalah sebuah sinyal yang menunjukkan adanya keputusasaan. Jadi, mereka yang tidak bisa melawan, mereka yang mungkin tidak diterima keinginan berdialognya, akhirnya mencari alternatif di tempat lain,” pungkasnya.
Media Diminta Tak Hanya Jadi Pengeras Suara Pemerintah
Di tengah tren komunikasi pejabat yang semakin kasar dan tidak konvensional, media menghadapi dilema besar soal melaporkan pernyataan pejabat apa adanya, atau memoles dan memberi konteks guna menghindari kesalahpahaman?
Rossalyn Asmarantika, pengamat jurnalistik dan media di Universitas Multimedia Nusantara, menilai media sering kali memilih jalur yang lebih sensasional dalam memberitakan pernyataan pejabat.
“Seperti cuplikan, misalnya ada menteri, atau presiden, mengeluarkan diksi tertentu yang kontroversial, atau yang bikin kita tercengang, yang mungkin tidak sepantasnya dikatakan. Nah, itu dilempar begitu saja sama medianya. Mungkin yang perlu dilakukan adalah put the context,” kata Rossalyn.
Ditambahkannya, di era digital di mana terjadi persaingan yang sangat kompetitif untuk mendapat perhatian publik, media kerap menghadapi tekanan. Media kerap terjebak dalam pola clickbait dan sensationalism.
“Kebanyakan orang kini menemukan informasi secara incidental news consumption. Jadi konsumsi beritanya secara insidental, yaitu di media sosial. Nah, ini saya bisa paham kenapa akhirnya media cenderung mengangkat sensational things, untuk mengambil spotlight atau mencuri perhatian di tengah overload information yang ada di media sosial atau yang ada di masyarakat,” jelasnya.
“Ini adalah tantangan media di mana masyarakat kita tidak terlalu terbiasa untuk membaca … sekarang orang-orang attention spannya short. Jadi tidak bisa berlama-lama. Medianya harus berinovasi di situ,” kata Rossalyn.
Peran Juru Bicara Pemerintah
Di tengah tren pejabat yang semakin sering kedapatan menyampaikan pernyataan dengan konotasi kasar, baik pemerintah maupun media memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Firman menegaskan bahwa pemimpin tetap bisa bersikap tegas dan transparan tanpa kehilangan etika dalam berbicara.
“Tidak formal kan tidak berarti (menjawab) dengan memaki, atau menghardik dengan melecehkan pendapat publik,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kehadiran para juru bicara agar mampu menyampaikan pesan pemerintah dengan lebih baik dan beretika.
“Kan sudah menunjuk juru bicara, sudah memilih orang-orang yang bisa berbicara dengan masyarakat yang beragam. Menurut saya, gunakanlah itu untuk membangkitkan partisipasi publik,” jelas Firman.
Di sisi lain, media memiliki peran besar dalam membentuk cara publik memahami pernyataan pejabat. Jika media hanya sekadar menampilkan pernyataan kontroversial tanpa konteks yang cukup, mereka justru berpotensi menciptakan kebingungan di masyarakat.
“Media kewajibannya sampai di menyebarkan beritanya, atau informasinya, dan mengemasnya. Bagaimana interpretasi masyarakat terkait momentum itu, statement itu, atau berita itu, kan tidak bisa dikontrol. Tetapi setidaknya dengan memberikan konteks, media bisa memberikan tambahan value untuk masyarakat menimbang,” jelas Rossalyn.
[th/em]
