LETAK geografis memberikan keuntungan bagi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam pengembangan ekonomi, termasuk keuangan syariah. Hal ini disampaikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat menjadi keynote speaker pada Webinar FESyar Sumatera 2022 secara daring, Jumat (5/8/2022).
Ansar menyatakan berbagai produk keuangan syariah potensial untuk dikembangkan di Kepri melalui pendekatan letak geografis wilayah yang berupa luas lautan 96 persen dan hanya 4 persen daratan.
“Dengan 2.408 pulau dan berada di chokepoint Selat Malaka dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, menempatkan geoekonomi Kepri jadi sangat strategis,” kata Ansar, dikutip dari Republika.co.id, Sabtu (6/8/2022).
Menurut Ansar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri telah melakukan beberapa upaya terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, di antaranya penunjukan kawasan industri Bintan Inti Halal Hub di Kabupaten Bintan menjadi perintis pembangunan kawasan industri halal di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Kemudian, lanjutnya, revitalisasi kawasan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang sebagai destinasi wisata halal yang juga sudah ditetapkan Kemenparekraf sebagai rekomendasi destinasi wisata halal nasional.
Selain itu, masih kata Ansar, Kelri juga memiliki program subsidi bunga margin 0 persen bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi halal kepada para UMKM, dan pengembangan koperasi berbasis syariah.
“Kami terus mengoptimalkan peran pendampingan melalui pendekatan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, lembaga/instansi vertikal yang salah satunya Bank Indonesia dan kabupaten/kota se-Provinsi Kepri,” paparnya.
Ansar berharap webinar ini dapat menjadi akselerator atau mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan, serta sebagai pemicu peningkatan kepedulian masyarakat terkait potensi ekonomi dan keuangan syariah pada lingkup regional.
“Kemudian sebagai penguatan keuangan syariah yang meliputi integrasi keuangan berbasis komersial dan sosial, serta menjadi titik awal sinergi ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka pemulihan ekonomi” ujarnya.
Ia mengatakan saat ini pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan mandatori dalam pencapaian visi nasional yaitu mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, di mana isu-isu tersebut antara lain terkait pertumbuhan usaha syariah yang masih rendah, pangsa pembiayaan syariah masih kecil, dan literasi ekonomi syariah yang masih belum mendorong gaya hidup halal.
(*)
