PRESIDEN Prabowo Subianto telah meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan pengelola dana investasi pada Senin (24/2/2025).
PELUNCURAN dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta dan dihadiri dua mantan presiden yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko “Jokowi” Widodo. Sejumlah mantan wakil presiden juga ikut dalam seremoni tersebut seperti Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin.
Rencana pembentukan badan pengelola investasi sejatinya adalah gagasan yang telah disampaikan Prabowo sejak masa kampanye presiden tahun lalu. Sempat tertunda beberapa kali, mantan jenderal Angkatan Darat yang dipecat dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu akhirnya merealisasikan mimpinya kemarin.
Bagaimana asal-usul Danantara?
Prabowo Subianto telah kerap menyuarakan wacana pembentukan superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak masa kampanye pemilihan presiden Februari 2024. Sebulan sebelum pelantikan pada Oktober tahun lalu, tim ekonomi Prabowo merujuk Temasek Holding di Singapura sebagai benchmark superholding yang hendak didirikan.
Semula, pemerintah berencana meluncurkan Danantara pada November 2024, tapi belakangan diurungkan. Setelah sempat tak ada kejelasan, Prabowo akhirnya menyampaikan pembentukan Danantara di sela-sela World Government Summit pada Kamis (13/2) di Dubai, Uni Emirat Arab.
Kala itu, Prabowo mengatakan Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari 2025, seraya menyebut lembaga itu akan menjadi pendorong perekonomian Indonesia dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Saya sangat yakin, saya optimis, Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” ujar Prabowo kala itu.
Ide lembaga pengelola aset BUMN seperti Danantara sejatinya telah dicita-citakan ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo, pada akhir 1980-an. Sumitro sempat memiliki ide membentuk lembaga yang mengelola 1-5 persen laba BUMN, namun ditolak Menteri Keuangan kala itu, J.B. Sumarlin.
Apa arti nama Danantara?
Danantara merupakan singkatan Daya Anagata Nusantara. Menurut Presiden Prabowo, “Daya” berarti energi atau kekuatan, “Anagata” berarti masa depan, dan “Nusantara” yang merujuk pada Indonesia.
“Jadi, artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia,” kata Prabowo dalam keterangan pada Senin (17/2).
Seperti apa struktur Danantara?
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roeslani, ditunjuk sebagai chief executive officer (CEO) Danantara.
Rosan yang merupakan ketua tim kampanye Prabowo Subianto pada pemilihan presiden Februari 2024 dibantu Pandu Sjahrir, seorang pengusaha sekaligus keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan, sebagai chief investment officer (CIO). Pandu merupakan mantan wakil bendara tim kampanye Prabowo Subianto. Adapula Wakil Menteri BUMN Dony Oskario yang ditunjuk sebagai chief operating officer (COO).
Istana juga menyebut bahwa akan ada mantan presiden yang duduk di struktur Danantara, namun belum memerinci siapa mantan presiden yang dimaksud dan posisi yang bakal diisinya.
Mengapa Danantara dibentuk?
Dalam pidato peluncuran, Prabowo menyebut tujuan pembentukan superholding Danantara adalah untuk mengakomodasi dana perusahaan negara dan diinvestasikan ke dalam beragam proyek, seperti proyek energi terbarukan dan hilirisasi. Danantara juga diharapkan menjadi bagian pembangunan nasional dan cara pengelolaan kekayaan Indonesia secara maksimal.
“Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu. dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” ujar Prabowo dalam peluncuran Danantara, Senin (24/2).
“Kita tidak mau lagi menjual sumber daya alam kita murah, kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain.”
Apa dasar hukum pembentukan Danantara?
Danantara dibentuk sebagai buah revisi ketiga Undang-undang BUMN yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa, 4 Februari 2025. Beleid tersebut mencakup pengaturan tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi. Revisi ini sempat mematik kritik sejumlah pihak lantaran tidak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Prabowo juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Danantara.
Pada awalnya, Danantara direncanakan menjadi pengganti Kementerian BUMN sebagai pengelola perusahaan-perusahaan plat merah, namun belakangan kementerian tetap memiliki sejumlah kewenangan krusial.
Apa saja poin hukum penting seputar Danantara?
Merujuk Pasal 3F ayat 2 UU BUMN yang baru, Danantara bertanggung jawab kepada presiden dan bertugas melakukan pengelolaan dividen BUMN dan dapat melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerja sama dengan holding investasi, holding operasonal, dan pihak ketiga (Pasal 3H).
Pasal Pasal 3H ayat 2, keuntungan atau kerugian yang dialami dalam melaksanakan investasi dianggap pula sebagai keuntungan atau kerugian badan.
Merujuk Pasal 3Y, menteri, organ, dan pegawai juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian sepanjang dapat membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan, serta telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan hati-hati.
Dalam Pasal 71, audit terhadap Danantara dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) dan ditetapkan oleh menteri. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya dapat memeriksa Danantara atas permintaan DPR yang membidangi BUMN.
Adapun ketentuan dapat ditindak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak disebut dalam beleid tersebut.
Meski tidak bisa diaudit langsung oleh BPK dan tidak menyebut KPK, Rosan mengatakan Danantara bukan lembaga yang kebal hukum.
“Tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” kata Rosan.
Prabowo dalam pernyataan usai peluncuran mengatakan Danantara harus dikelola dengan baik, hati-hati, dan transparan.
“Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” kata Prabowo.
Sejauh mana peran Kementerian BUMN di Danantara?
Meski tidak lagi memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan perusahaan plat merah, Kementerian BUMN tetap memiliki sejumlah kewenangan penting lewat 1 persen saham Seri A Dwiwarna yang memberikan hak istimewa kepada negara dalam pengambilan keputusan strategis Danantara.
Erick Thohir selaku Menteri BUMN juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara yang berwenang mengawasi kebijakan serta memastikan transparansi dalam pengelolaan badan.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, dalam keterangan pers seusai peluncuran mengatakan, Kementerian BUMN dan lembaganya bakal berkolaborasi sepanjang perjalanan Danantara.
“Peran dengan BUMN sangat erat. Dalam hal ini karena memang 99 persen kepemilikan ada di Danantara, tapi 1 persen kepemilikan saham Seri A atau saham Merah Putih itu ada di Kementerian BUMN,” kata Rosan, seraya menambahkan bahwa kedua lembaga bahwa merencanakan sejumlah program jangka pendek dan panjang secara bersama-sama.
Bagaimana Danantara mendapatkan dana awal?
Danantara mengumpulkan dana awal dari tujuh BUMN kakap yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Bank Negara Indonesia, Telkom, dan Mining Industry Indonesia. Total dana dari ketujuh BUMN tersebut mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp326 triliun.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, dalam keterangan pers Senin (24/2) mengatakan, seluruh BUMN pada akhir bulan depan sudah akan bergabung ke Danantara, sehingga bakal kian memperbesar total kelola aset.
“Nanti yang masuk ke Danantara adalah keseluruhan, bukan hanya tujuh BUMN. Memang ada tahapnya,” ujar Rosan dalam keterangan pers usai peluncuran.
Prabowo menambahkan, Danantara bakal menggelontorkan $20 miliar atau sekitar Rp326 triliun pada tahap awal investasi yang berfokus pada proyek hilirisasi nikel, bauksit, dan produksi pangan serta energi baru dan terbarukan.
“Inilah sektor-sektor yang menentukan masa depan kita, ketahanan dan kemandirian bangsa,” ujar Prabowo.
Apakah Indonesia memiliki lembaga pengelola investasi lain?
Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Januari 2021 telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola dana investasi yang dibentuk lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020.
Wakil Kepala BPI Danantara, Kaharuddin Djenod, mengatakan perbedaan Danantara dan INA terletak pada pilar investasi. INA hanya mempunya satu pilar yakni sovereign wealth fund sementara Danantara lebih luas yakni dana investasi, development investment, asset management, dan sovereign wealth fund.
Namun, setelah Danantara berdiri, INA akan dilebur ke dalam badan pengelola investasi baru tersebut.
Bagaimana aset Danantara dibanding pengelola investasi negara lain?
Dengan modal awal yang disebut mencapai US$900 miliar atau hampir Rp15 ribu triliun, Danantara dalam waktu singkat mengalahkan total kelola aset dua badan pengelola investasi negara-negara tetangga seperti Khazanah di Malaysia yang memiliki Rp596 triliun dan Temasek Singapura sebesar Rp596 triliun.
Secara global, Danantara berada di peringkat ketujuh, di bawah Norway Government Pension Fund Global (US$1.738 miliar), China Investment Corporation (US$1.332 miliar), SAFE Investment Company China (US$1.090), Abu Dhabi Investment Authority (US$1.057 miliar), Kuwait Investment Authority (US$1.029), dan Public Investment Fund milik Arab Saudi (US$925).
Bagaimana respons pasar modal?
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah sebesar 53,4 poin (0,78 persen) di 6.749 pada Senin (24/2) atau hari peluncuran Danantara oleh Prabowo.
Saham BUMN yang tergabung ke dalam Danantara ditutup bervariasi pada hari perdagangan kemarin. Saham Bank Mandiri dan BRI, misalnya, ditutup menguat, sementara BNI dan Telkom melemah.
Bagaimana komentar pengamat?
Pengamat pasar modal Universitas Indonesia Budi Frensidy pesimistis Danantara bakal menjadi besar lantaran masih diisi pejabat negara yang terafiliasi politik alih-alih profesional.
Menurut Budi, Temasek yang dijadikan benchmark tim Prabowo, dapat menjadi besar lantaran diisi kalangan profesional dan dijalankan secara akuntabel serta transparan.
“Saya menilai Danantara lebih seperti lembaga politik untuk para petinggi,” kata Budi.
Direktur Eksekutif Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) Yenti Nurhidayat mengatakan keberhasilan atau kegagalan Danantara bergantung kepada tata kelola yang akuntabel dan transparan, bukan pada besaran dana yang disiapkan.
Tanpa pengawasan yang baik, terang Yenti, “Danantara bakal sulit menarik kepercayaan investor.”
Bagaimana tanggapan Prabowo?
Menurut Prabowo, pembentukan Danantara ini era baru BUMN, yang tak hanya entitas bisnis, tapi aset nasional. Dia juga menyebut Danantara akan mampu menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya,” kata Prabowo.
Adapun terkait keraguan para pengamat, Prabowo mengaku dapat memahaminya, dengan mengatakan, “Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya.”
