Hubungi kami di

Kota Kita

Atasi Krisis Solar untuk Nelayan, DKP Kepri Minta Tambah Kuota

Terbit

|

Ilustrasi: Rustam (48), seorang nelayan Natuna menyiapkan fiber untuk wadah ikan sebelum berangkat melaut dari Pelabuhan Teluk Baruk, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (26/3/2022). F. Dok. Kompas.com

GUNA mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dialami para nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota solar bersubsidi tersebut.

Kepala DKP Provinsi Kepri, Tengku Said Arif Fadillah, mengungkapkan dalam beberapa pekan terakhir nelayan di Kepri mengalami kesulitan mendapatkan solar, sehingga tidak dapat melaut.

“Banyak kapal di Bintan, Tanjungpinang, Lingga, Batam, Natuna, Karimun, dan Anambas yang parkir di pelabuhan, sehingga produksi ikan menurun,” kata Arif di Tanjungpinang, dikutip dari Antara, Sabtu (27/8/2022).

Mantan Sekda Kepri itu menjelaskan, jumlah nelayan di Kepri mencapai 194.221 orang, sebagian besar merupakan nelayan tangkap. Berdasarkan hasil kajian DKP Kepri, solar yang dibutuhkan nelayan mencapai 124.000 kilo liter.

BACA JUGA :  Percepat Capaian Vaksinasi Booster di Batam, Binda Kepri Tambah 4 Gerai

Sementara kuota solar bersubsidi yang diberikan BPH Migas 126.000 kilo liter, namun tidak hanya digunakan untuk nelayan, melainkan juga kapal komersial yang disubsidi pemerintah, UMKM, dan pariwisata. Permasalahan yang muncul ke permukaan yakni tidak ada pembatasan pembelian solar bersubsidi tersebut untuk kegiatan selain nelayan.

Imbasnya, kata Arif, hal itu menjadi salah satu menyebab terjadinya kelangkaan solar untuk nelayan. “Kami ingin nelayan mendapat kuota solar khusus, tidak bercampur dengan aktivitas lainnya,” ucapnya.

Saat ini, menurut dia, nelayan yang biasanya dapat melaut hingga 30 hari, hanya mampu melaut 10 hari lantaran kehabisan solar. Nelayan tidak mampu membeli solar nonsubsidi yang harganya mencapai Rp 18.000 per liter.

BACA JUGA :  Tanpa Karcis Parkir Dianggap Pungli | Wali Kota Tanjungpinang Ingatkan Juru Parkir

Disparitas harga solar bersubsidi Rp 5.150 per liter dengan solar industri juga dikhawatirkan menimbulkan permasalahan lainnya. “Saya khawatir solar bersubsidi ini dialihkan untuk kegiatan lain sehingga terjadi kelangkaan,” ucapnya.

Arif mengatakan, produktivitas ikan yang menurun setelah terjadi krisis solar untuk nelayan menyebabkan harga ikan yang dijual pedagang menjadi tinggi. Untuk mengatasi kelangkaan ikan, pihaknya sudah meminta pengusaha ikan yang memiliki cold storage atau lemari pendingin tempat penyimpanan ikan mengeluarkan stok ikan sesuai kebutuhan pasar.

“Pemilik cold storage di Batam mengeluarkan 5 ton ikan sehari untuk Batam dan 3 ton di Tanjungpinang,” imbuhnya.

(*)

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Sebaran

Facebook

id
enid

id
enid