PEMERINTAH Kota (Pemko) Batam terus memperkuat sistem pengelolaan sampah seiring meningkatnya volume sampah di kota ini.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH), timbulan sampah di Batam saat ini mencapai 1.185,94 ton setiap hari atau setara dengan 432.868,72 ton per tahun.
Dengan pesatnya pertumbuhan kota, tantangan yang muncul juga semakin beragam, mulai dari keterbatasan armada pengangkutan, belum meratanya Tempat Penampungan Sementara (TPS), hingga kapasitas TPA yang terus menyusut.
Untuk itu, pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah komprehensif dan terstruktur untuk memastikan pelayanan kebersihan tetap berjalan optimal.
Sebagai langkah cepat menanggapi kondisi darurat sampah yang kini menjadi tantangan serius di sejumlah wilayah, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menggelar rapat Koordinasi Penanganan Persampahan Kota Batam Tahun 2025 di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Senin (17/11/2025) malam.
Rapat tersebut melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam, seluruh kepala OPD, BP Batam, camat, serta lurah se-Kota Batam. Fokus pembahasan diarahkan pada penyusunan langkah terpadu untuk menyelesaikan persoalan sampah dari hulu hingga hilir yang semakin kompleks.
Amsakar menegaskan bahwa situasi persampahan di Batam tidak bisa lagi ditangani secara biasa. Menurutnya, dibutuhkan respons cepat, terstruktur, dan menyeluruh.
“Ini situasi serius. Kita tidak boleh santai melihat kondisi ini. Persoalan sampah harus ditangani secara terintegrasi karena melibatkan banyak pihak,” tegasnya.
Ia menekankan peran camat dan lurah sebagai ujung tombak penanganan di lapangan. Data akurat, perencanaan anggaran, serta pengawasan ketat dinilai menjadi kunci keberhasilan percepatan.
“Kita tidak bisa membiarkan persoalan ini berlarut. Semua harus bergerak pada ritme yang sama agar penanganan dari sumber hingga titik akhir berjalan efektif,” ujar Amsakar.
Beberapa terobosan telah disusun oleh Pemko Batam terkaitt penanganan sampah ini. Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan yakni pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah di tiga wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 99 Tahun 2025.
Sistem pengangkutan kini juga dijalankan dalam dua shift, yakni pukul 06.00 hingga 18.00 untuk pengangkutan dari sumber sampah ke TPS, kemudian dilanjutkan pada pukul 18.00 hingga 06.00 untuk pemindahan dari TPS ke TPA Punggur yang sudah beroperasi selama 24 jam penuh.
Saat ini DLH mengoperasikan armada yang terdiri atas kompaktor, dumptruck, arm roll, hingga mobil pickup serta satu unit vacuum sweeper.
Namun beberapa kendaraan sudah dalam kondisi tidak layak, sehingga Pemko Batam telah menyiapkan rencana penguatan sarana secara bertahap, termasuk penambahan armada pada tahun 2026.
Selain itu, pemerintah juga tengah merampungkan kajian lokasi TPS baru disertai rencana pembangunan incinerator sebagai bagian dari penguatan sistem hulu hingga hilir pengelolaan sampah.
Tidak hanya memperbaiki sistem dan sarana, Pemko Batam juga menggerakkan masyarakat melalui aksi gotong royong serentak di seluruh kecamatan, termasuk wilayah hinterland seperti Belakangpadang dan Galang.
Kegiatan ini melibatkan ratusan personel dari masyarakat, komunitas lingkungan, pramuka, mahasiswa, hingga Satgas Kebersihan untuk memastikan kawasan-kawasan rawan sampah dapat ditangani dengan cepat dan melibatkan partisipasi publik secara langsung.
Dalam arah kebijakan jangka menengah, pemerintah akan terus meningkatkan edukasi pemilahan sampah dari rumah tangga, memperkuat penegakan aturan sesuai peraturan daerah, serta mulai menerapkan teknologi modern dalam pemrosesan sampah di TPA.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, meminta agar setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat dapat segera dieksekusi.
“Besok sudah mulai ditindaklanjuti. Jangan menunda. Kita harus bergerak cepat memastikan penanganan sampah berlangsung efektif di seluruh wilayah,” ucapnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Batam, Yusfa Hendri, selaku Ketua Tim Task Force Penanganan Sampah, memaparkan sejumlah langkah strategis.
Diantaranya pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah berbasis tiga wilayah teknis untuk meningkatkan fokus dan efektivitas pengelolaan.
Pemko juga menyiapkan pembangunan tiga TPS baru yang dilengkapi incinerator sebagai titik pemrosesan awal, terutama untuk mengurai penumpukan di kawasan padat penduduk.
Sistem pengangkutan sampah akan menerapkan dua shift guna mempercepat pergerakan dari sumber ke TPS.
Yusfa menambahkan, pembiayaan penanganan akan ditopang melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), dengan camat diminta melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana serta menyiapkan lokasi TPS yang dapat segera difungsikan.
“Dengan langkah-langkah ini, kita ingin memastikan penanganan sampah berjalan cepat, terukur, dan efektif,” ujar Yusfa. (*)
