BATAM masih menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan dengan kekurangan tenaga pendidik mencapai 700 orang, terutama di sekolah negeri. Moratorium rekrutmen guru yang diberlakukan secara nasional memperburuk situasi ini, menjadikan penyelesaian masalah semakin rumit.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengungkapkan bahwa permasalahan ini tidak mudah diatasi. Proses pengangkatan guru baru yang ketat dan regulasi yang terbatas menjadi penghalang utama. Ia menegaskan bahwa perubahan status tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak menambah jumlah guru yang ada.
“Pertumbuhannya (guru) nol karena yang berubah hanya statusnya saja,” sebutnya.
Sebagai langkah sementara, Disdik Batam telah merumuskan strategi untuk mengoptimalkan jumlah rombongan belajar (rombongan) yang ada. Para guru di sekolah negeri diminta untuk berperan aktif mengisi kekosongan yang ada hingga moratorium dicabut.
Tri juga menyoroti dampak moratorium terhadap rekrutmen guru yang didanai oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk menjadi guru tetap, ada syarat administratif yang harus dipenuhi, seperti memiliki gelar S1 dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) selama minimal dua tahun.
“Apakah moratorium ini mencakup guru dari dana BOS masih kami kaji. Syarat menjadi guru tetap tidaklah mudah,” tambahnya.
Disdik mencatat, sebagian besar kekurangan guru terjadi di wilayah mainland Batam. Sementara di daerah hinterland, seperti pulau-pulau, kebutuhan guru lebih terkendali. Untuk mengatasi masalah di wilayah daratan, jumlah siswa per rombel telah dikurangi agar sesuai dengan ketentuan kementerian, namun jumlah guru tetap meningkat.
Saat ini, terdapat sekitar 4.000 guru di sekolah negeri dan 6.000 di sekolah swasta, dengan total sekitar 10.000 hingga 11.000 guru di Batam. Untuk mengurangi beban di sekolah negeri, Pemerintah Kota Batam memberikan subsidi SPP bagi siswa sekolah swasta, dengan harapan lebih banyak orang tua memilih sekolah non-negeri.
Sementara itu, Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin menilai situasi ini sebagai krisis layanan dasar yang memerlukan perhatian dari pemerintah pusat. Selain kekurangan guru, tenaga medis juga masih dibutuhkan di beberapa wilayah, terutama di hinterland.
“Permohonan penambahan kuota pengangkatan guru akan diajukan melalui Mendagri, karena layanan pendidikan dan kesehatan sangat penting, terutama di wilayah hinterland,” ujarnya.
Kamal juga menyoroti beban kerja guru yang kini melampaui batas ideal, dengan beberapa sekolah terpaksa menjalankan tiga shift pengajaran akibat kelebihan jumlah murid. Ia berharap Pemko Batam dan pemerintah pusat segera menemukan solusi konkret agar kualitas pendidikan tetap terjaga di tengah pertumbuhan penduduk yang pesat.
(sus)
