KEPALA Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, mendorong jajaran Polda Kepulauan Riau (Kepri) di bawah pimpinan Kapolda Kepri Irjen Pol. Tabana Bangun untuk memberantas sindikat ilegal penempatan Pekerja Migran Indonesia atau PMI.
“Negara tidak boleh kalah dari para mafia sindikat, yang memperdagangkan anak-anak bangsa,” kata Benny saat bertemu Kapolda Kepri Irjen Pol. Tabana Bangun, di Ruangan Kapolda Kepri, Kamis (30/3/2023).
“Semua perjuangan melawan mafia ini adalah untuk kepentingan seluruh bangsa. Saya percaya oknum-oknum nakal selalu ada di dalam tiap institusi, mari kita bersih-bersih, siapa yang menjadi dalang sindikat, kami sikat. Kita tidak boleh menjadi bagian yang membiarkan, memfasilitasi, atau kalah dengan para sindikat,” tegasnya.
Dia mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya sudah melakukan berbagai kegiatan pencegahan bersama TNI dan Polri.
“Berbagai kegiatan pencegahan penempatan PMI ilegal sudah dilakukan BP2MI bersama Polri, termasuk TNI. Untuk teman-teman Polri, inilah wujud komitmen dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas sindikat,” ucalnya.
Dia menyampaikan bahwa bahaya sindikat terus mengintai masyarakat, terlebih di wilayah Batam, Provinsi Kepri. Sehingga dibutuhkan koordinasi dan pergerakan bersama untuk melawan hal tersebut.
“Untuk misi pencegahan calon PMI yang kerap diberangkatkan secara ilegal, tentu Batam menjadi prioritas. Karena disini menjadi daerah rawan penempatan PMI ilegal. Sehingga itu, penempatan-penempatan yang dilakukan sindikat wajib diberantas dan dihentikan. Maka dari itu peran penegakan hukum menjadi sangat penting,” ujarnya.
Sementara itu, Irjen Pol. Tabana Bangun mengatakan, pihaknya berkomitmen memberantas mafia penempatan PMI ilegal meski tantangan yang dihadapi tidak mudah, berbagai kerumitan diyakininya dapat diatasi bila kerja bersama dilakukan dari hulu. Menurutnya aspek pencegahan begitu penting diperkuat.
“Kami berusaha memberantas sindikat penempatan PMI ilegal melalui komitmen yang tinggi. Saya menghadapi situasi lapangan yang tidak mudah, tapi saya yakin tantangan ini harus saya lawan. Di mana Batam sebagai wilayah yang rawan penempatan PMI ilegal membutuhkan penanganan serius. Ini juga demi untuk menjaga martabat,” tuturnya.
Dia juga menyayangkan kondisi warga negara Indonesia yang menjadi PMI di Malaysia yang berangkat secara ilegal, akhirnya tidak terurus disana, mereka dipekerjakan dengan hak-hak yang tidak dipenuhi.
“Saya sepakat dengan BP2MI dan berkomitmen memberantas penempatan PMI ilegal karena masih banyak persoalan-persoalan yang tidak boleh dibiarkan. Polda Kepri akan memutus mata rantai sindikat PMI yang memakan banyak korban. Peristiwa tersebut tak boleh dibiarkan terjadi terus-menerus,” ujarnya.
(*/ade)
