PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bintan minta kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk nelayan agar ditambah pada tahun 2023. Sebab, kuota solar nelayan pada tahun 2022 masih belum memadai.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, Fachrimsyah, menyebut dari kebutuhan yang terdata sebanyak 2.650 kiloliter per tahun, kuota yang tersedia hanya sebanyak 1.349 kiloliter per tahun.
“Tahun ini, kuota solar nelayan Bintan masih kurang sekitar 1.256 kiloliter,” kata Fachrimsyah di Bintan, Senin (12/12/2022)).
Saat ini, tambah dia, PT Pertamina sudah menambah kuota solar bagi nelayan Bintan periode Desember 2022. Adapun masing-masing penyalur BBM resmi di daerah itu, mendapatkan tambahan 50 kiloliter solar untuk disalurkan kepada nelayan.
Ia menyakini kuota tersebut cukup untuk nelayan melaut hingga awal tahun 2023, mengingat intensitas nelayan melaut selama Desember 2022 akan berkurang, karena pengaruh cuaca ekstrem di penghujung tahun.
“Kami juga pastikan penyalur dalam menyalurkan BBM kepada nelayan sudah sesuai kuota yang ada,” ucap Fachrimsyah.
Ia pun menyampaikan Pemkab Bintan melalui Pemerintah Provinsi Kepri juga sudah mengajukan tambahan kuota BBM solar nelayan untuk tahun 2023, kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Kita ajukan sesuai kebutuhan nelayan, yaitu sebesar 2.650 kiloliter solar untuk tahun depan,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pihaknya sudah mengajukan tambahan tambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas untuk tahun depan.
Penambahan itu lantaran kuota BBM subsidi pada tahun 2022 hanya cukup sampai Oktober, sehingga tahun mendatang diharapkan adanya pasokan untuk mencukupi kebutuhan selama setahun.
“Alhamdulillah, usulan tambahan BBM subsidi Kepri disetujui BPH Migas,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang.
Berdasarkan data BPH Migas, pada tahun depan Kepri dapat tambahan kuota untuk BBM jenis minyak solar sebanyak 23.292 kiloliter atau naik 15 persen, dari yang semula 130.859 kiloliter menjadi 154.151 kiloliter.
Kemudian BBM jenis pertalite dapat tambahan kuota sebanyak 82.805 kiloliter atau naik 20 persen, dari yang semula 323.940 kiloliter menjadi 406.745 kiloliter.
“Jenis minyak tanah lebih sedikit, yaitu hanya 1 persen atau sebanyak 125 kiloliter untuk tiga kabupaten saja meliputi Lingga, Anambas, dan Natuna,” ucap Ansar.
Ansar turut memastikan tahun depan pengawasan distribusi BBM akan diperketat supaya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan konsumen/masyarakat yang memang berhak menerima.
Pihaknya juga bekerja sama dengan BPH Migas untuk menerapkan peraturan penerbitan surat rekomendasi terhadap pembelian BBM subsidi.
“Misalnya petani atau nelayan mau beli BBM subsidi, harus melalui rekomendasi Pemprov Kepri. Ini supaya pendistribusiannya tetap sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ucap Ansar.
(*)
Sumber: Antara
