Hubungi kami di

Ini Batam

Buruh Batam Sampaikan 6 Tuntutan Pada Demo RUU Omnibus Law

iqbal fadillah

Terbit

|

Buruh di Batam saat melakukan aksi demo menolak RUU Omnibus Law senin (20/1/2020), Foto : © GoWest Indonesia

RIBUAN buruh dari berbagai federasi di Kota Batam menggelar aksi demo di depan kantor Walikota dan DPRD Kota Batam pada Senin (20/1).

Bersama gelaran aksi tersebut, para buruh membawa enam tuntutan. Diantaranya menolak RUU Omnibus Law RUU yang dianggap merugikan buruh; menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3;

Menolak UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan; mendesak Walikota Batam memfasilitasi perundingan UMSK Kota Batam; Mendesak dprd mengundang skpd kota batam dan organisasi perusahaan (sarikat pekerja (SP) dan sarikat buruh (SB)) untuk masalah UMKS Kota Batam 2020; dan menyusun dan membahas Ranperda pengupahan.

Ketua Konsulat Cabang Federasi Sarikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Alfitoni menuturkan kisi-kisi Omnibus Law yang mereka terima cenderung akan mengurangi hak-hak yang harusnya diterima pekerja. Mulai dari rencana penggajian yang menggunakan sistem jam, upah minimum padat karya, dan PHK yang akan ditiadakan, diganti dengan uang saku enam bulan gaji.

Buruh di Batam saat melakukan aksi demo menolak RUU Omnibus Law senin (20/1/2020), Foto : © GoWest Indonesia

“Beginilah kalau punya pemimpin pencitraan. Soal BPJS kesehatan juga, Menkes sudah berdiskusi dengan DPR, nyatanya naik juga,” kata Alfitoni dalam orasinya.

Diterima oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto dan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, serta beberapa anggota DPRD Kota Batam yang membidangi urusan ketenagakerjaan di Ruang Rapat Serba Guna DPRD Kota Batam, tuntutan para buruh langsung ditanggapi. Khususnya untuk tuntutan di tingkat daerah.

BACA JUGA :  Jadi Cluster Terbaru. Tiga dari Empat Keluarga Kasus 35 Batam Positif Covid-19

Seperti desakan untuk menelurkan Perda tentang pengupahan, desakan untuk memfasilitasi perundingan UMSK Kota Batam, dan rapat dengar pendapat (RDP) antara buruh, pemerintah, dan pengusaha.

Dalam kesempatan tersebut, Nuryanto mengaku akan menyampaikan tuntutan buruh yang sifatnya nasional. Akan tetapi, ia meminta para buruh bisa menyusun tuntutan itu lebih spesifik lagi. Poin-poin yang memang merugikan buruh yang harus jadi tuntutan, bukan malah menolak Omnibus Law secara penuh.

Perwakilan buruh saat berdialog dengan pimpinan DPRD Batam, Foto : © GoWest Indonesia

Sementara untuk rencana menghadirkan perda tentang pengupahan, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah dengan menghentikan Ranperda penanaman modal dan perlindungan ketenagakerjaan. Untuk kemudian menginisiasi hadirnya Ranperda tentang pengupahan yang lebih spesifik.

“Jadi nanti inisiatifnya dari DPRD Kota Batam, kita siapkan itu. Ranperda tentang ketenagakerjaan sebelumnya sudah disepakati untuk kita nolkan,” kata Nuryanto.

Dalam kesempatan yang sama, Amsakar Achmad menyambut baik apa yang menjadi keinginan buruh. Utamanya upaya untuk menghadirkan aturan spesifik yang membahas kepentingan tenaga kerja.

Sedangkan untuk Omnibus Law, Amsakar mengajak para buruh untuk tetap berfikir positif. Mengharapkan poin-poin di Omnibus Law itu memiliki keberpihakan terhadap buruh.

*(bob/GoWestId)

Teruskan Membaca
Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sebaran

Facebook