PEMERINTAH dan DPR telah menyepakati pembahasan RUU Cipta Kerja dan akan membawanya ke rapat paripurna DPR untuk disahkan pada pekan depan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini RUU ini akan bermanfaat besar dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional serta membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global.
“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti,” demikian kata Airlangga dalam pernyataan tertulis.
Namun sejumlah penolakan masih terjadi. Selain ancaman mogok massal kelompok buruh, dua fraksi di DPR, Demokrat dan PKS menolak RUU yang dulu dikenal sebagai Omnibus Law itu.
Demokrat menyatakan RUU Cipta Kerja ‘cacat substansi dan prosedur’. Dalam surat pandangan fraksi yang ditandatangani Edhie Baskoro Yudhoyono itu, Demokrat menjelaskan, “Kami menilai banyak hal yang masih harus dibahas kembali dengan lebih mendalam dan komprehensif agar RUU Citaker tidak berat sebelah.”
Sebelum RUU disepakati, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam buruh akan menggelar aksi mogok nasional jelang rapat paripurna DPR 8 Oktober.
Pembahasan RUU Cipta Kerja sedari awal telah menuai kontroversi. Pada bulan-bulan sebelum ini, aksi menolak RUU yang dulu dikenal sebagai Omnibus Law terus disuarakan oleh kelompok mahasiswa, LSM, dan pegiat buruh.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga sempat meminta agar pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan rancangan undang-undang itu karena dianggap merugikan buruh.
Namun pembahasan RUU Cipta Kerja terus berlangsung. Berikut pro kontra yang mewarnai pembahasan RUU tersebut.
Pada sebuah seminar di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (14/08), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengharapkan pembahasan RUU itu dapat dituntaskan “akhir bulan [Agustus] atau awal bulan depan [September]”.
“Mudah-mudah jadi akhir bulan ini atau paling lambat mungkin awal bulan depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan di sebuah acara seminar di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (14/0).
Luhut meminta agar sebagian masyarakat yang masih menolak RUU untuk “mendukungnya”.
Investasi yang akan ditanamkan di Indonesia, demikian menurut Luhut, harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
Antara lain, investasi itu harus menggunakan teknologi ramah lingkungan, menyerap tenaga kerja lokal, serta memberikan nilai tambah.
Luhut kembali menekankan bahwa RUU Cipta Kerja itu dirancang untuk menyederhanakan pelbagai perizinan, syarat penanaman modal, dan aturan-aturan lainnya sehingga investasi akan terdorong masuk ke Indonesia.
Rencana Aksi Serentak Menolak di Lebih 30 Kota
AKSI pekerja dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan aliansi masyarakat akan dilakukan serentak di lebih dari 30 kota selama tiga hari, yakni 6-8 Oktober 2020.
Aksi ini dilakukan untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja yang ditengarai bakal disahkan dalam Paripurna DPR, 8 Oktober.
“Kita dipaksakan turun ke jalan karena harus melawan. Ini karena tidak ada iktikad baik pemerintah,” ujar Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, minggu (4/10) seperti dilansir dari Tempo.
Aksi solidaritas bersama akan dilakukan di Jakarta, Tangerang, Banten, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Sumedang, Bandung Raya, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, Cirebon, Semarang. Kemudian, Yogyakarta, Solo, Blora, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Kaltim, Makasar, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sumut, Sumatera Utara, Batam, NTT, dan kota-kota lainnya.
Aksi demonstrasi buruh juga diinformasikan akan disertai dengan gerakan mogok massal.
Demonstrasi bakal dipusatkan di gedung parlemen dan kantor-kantor pemerintah daearah. Puncaknya, pada 8 Oktober 2020, buruh bersama aliansi masyarakat akan melakukan aksi besar-besaran di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dalam tuntutannya, buruh meminta DPR membatalkan secara keseluruhan pembahasan RUU Cipta Kerja. Buruh juga meminta penghentian PHK dan perampasan hak-hak buruh di massa pandemi Covid-19, penghentian perampasan dan penggusuran tanah rakyat, penghentian kriminalisasi aktivis.
(*)
Sumber : BBC Indonesia / Tempo
