MENTERI Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan tanggapan mengenai adanya sejumlah pihak yang memintanya membuka big data soal 110 juta rakyat ingin Pemilu 2024 ditunda.
Luhut mengaku punya data terkait itu namun ia tak mau membukanya ke publik. Ia menegaskan data yang dirinya sampaikan adalah data asli. Menurut Luhut saat ini teknologi sudah canggih sehingga memungkinkan untuk membaca preferensi masyarakat.
“Ya pasti adalah, masak bohong? Ya janganlah, buat apa dibuka?” ucap Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, dilansir detik.com, Selasa (15/3).
Luhut mengklaim big data itu menangkap keresahan masyarakat tentang pemilu. Menurutnya, masyarakat tidak setuju dengan gelaran pemilu yang mahal di saat pandemi.
Luhut juga mengklaim masyarakat belum siap menghadapi polarisasi politik. Ia menyebut publik ingin keadaan yang damai saat ini.
“Kalau saya, saya hanya melihat di bawah, saya kan sudah sampaikan, kok rakyat itu nanya, yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar, boleh enggak benar,” ujarnya.
Sebelumnya, Luhut menyebut pemerintah menangkap aspirasi masyarakat soal dukungan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, aspirasi itu diketahui dari big data percakapan 110 juta orang di media sosial.
Klaim Luhut itu diserang habis-habisan oleh PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mempertanyakan sikap Luhut yang berbeda dari sikap Presiden Joko Widodo.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, juga menyangsikan klaim Luhut itu. Ketua DPR tersebut bilang data yang dipegang PDIP berbeda dari klaim Luhut.
“Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan (Luhut). Itu saja,” ungkap Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
(*)
sumber: detik.com
