PEMERINTAH daerah didorong untuk membuat Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
Keberadaan Jamkrida ini dinilai penting untuk menjaga angka kredit macet tetap rendah.
“Yang jadi handicap (rintangan) di Kepulauan Riau, belum ada Jamkrida milik Pemprov Kepri ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Kami dorong tahun ini Pemprov bentuk Jamkrida,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri, Iwan M Ridwan dalam pemaparan kinerja industri jasa keuangan Kepri di Batam Centre, beberapa waktu lalu.
Menurutnya pembentukan Jamkrida ini sudah dinisiasi sejak dua tahun lalu.
Dan OJK sudah melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah di Kepri beberapa bulan sebelum ini. Dan diakui Iwan, pembentukan Jamkrida ini menjadi salah satu tugas atau pekerjaan rumah bagi OJK sekarang.
Iwan memaparkan hingga triwulan I 2018, total penjaminan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kepri sebesar Rp 136 miliar. Angka ini diperoleh berdasarkan data dari PT Jamkrindo.
“Kualitas kreditnya masih bagus. Karena sekarang mungkin lebih hati-hati. Tapi Jamkrindo itu kan tergantung klaim. Sejauh ini masih bagus,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Iwan juga menyampaikan bahwa kinerja industri jasa keuangan di Kepri secara umum stabil. Terbukti beberapa industri masih berminat mendirikan kantor cabang di Kepri, khususnya Batam.
Seperti BPD Sumut dan Asuransi Bhayangkara yang baru saja membuka cabangnya di Batam beberapa waktu lalu. Selain Bank Sumut, pada 2018 juga diresmikan dua BPR.
Periode Maret 2017-Maret 2018 aset perbankan tumbuh 4,97 persen. Dan kreditnya tumbuh 7,42 persen.
“Di pasar modal juga ada galeri. Ada tiga, terakhir di Universitas Putera Batam. Tujuannya untuk edukasi dan literasi pasar modal bagi pemula bisa dilakukan semacam laboratorium di galeri investasi. Perusahaan efek ada sembilan, terakhir buka di Kompleks Dutamas,” ujarnya.
(*)
