UNTUK lebih mendorong pengelolaan Batam serta memperkuat peran kelembagaan, Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan pertemuan bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (18/11) siang kemarin.
Pertemuan yang dihelat di Ruang Rapat Komite 1 DPD RI, Jakarta Pusat ini dihadiri oleh Ketua Komite I DPD RI Dr. Agustin Teras Narang, Wakil Ketua 3 Komite I DPD RI Dr. Abdul Kholik, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, serta beberapa Anggota Komite 1 DPD RI dan Kamar Dagang Industri (KADIN) Kota Batam.
Dr. Agustin Teras Narang selaku Ketua Komite I DPD RI, memberikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan pengelolaan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang sudah jauh lebih baik pascapemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
DPD RI akan meminta Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan permasalahan di Batam, seperti tingkat pengangguran yang masih tinggi, harmonisasi regulasi perizinan usaha, dan peningkatan infrastruktur untuk menunjang percepatan pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, juga menjelaskan sektor-sektor yang menjadi fokus pengembangan Batam beserta kebijakan dan strateginya kepada peserta rapat.
Manufaktur, jasa, logistik dan pariwisata akan menjadi fokus pengembangan Batam pada tahun 2020—2024. “Untuk mendukung keempat sektor tersebut, banyak hal yang harus kita perhatikan. Beberapa di antaranya adalah peningkatan pelayanan IT di Batam, percepatan realisasi investasi, harmonisasi peraturan antarlembaga dan peningkatan infrastruktur logistik,” kata Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto.
Menurutnya, dari misi dan kebijakan yang telah disusun tersebut pasti menimbulkan tantangan tersendiri, antara lain penguatan kapasitas kawasan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, penyiapan SDM yang berkualitas, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.
Purwiyanto menyatakan kesiapan BP Batam untuk mengembangkan SDM sebagai solusi dari tantangan yang timbul akibat kebijakan pengembangan Batam.
“Batam mempunyai kelebihan dari struktur Geografis. Sebagai contoh, demand pelabuhan di Batam sangat tinggi, namun tidak dibarengi dengan SDM yang mumpuni. Jadi afirmasi dan anggaran Pemerintah yang kuat tidak dibarengi dengan SDM yang kuat. Untuk itu, memiliki pendidikan vokasi yang kredibel guna memperkuat produktifitas masyarakat Batam menjadi prioritas kami,” kata Purwiyanto.
Komite I DPD RI berencana akan melakukan kunjungan ke Batam yang diagendakan pada tanggal 2—4 Desember 2019 sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini.
Sumber : Humas Badan Pengusahaan Batam
