KETUA Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan, rapat pembahasan tahapan Pemiliihan Umum (Pemilu) 2024 akan dilakukan setelah pelantikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.
Doli mengatakan, pelantikan komisioner KPU dan Bawaslu rencananya akan dilangsungkan pada pekan depan. Untuk itu, ia menargetkan penetapan jadwal dan tahapan Pemilu 2024 akan dibahas dalam masa sidang kali ini sebelum masa reses 15 April mendatang.
“Insya Allah mudah-mudahan kita akan laksanakan di masa sidang ini, tapi karena sebentar lagi Insya Allah Minggu depan KPU dan Bawaslu baru akan dilantik, mungkin kita akan menunggu itu,” kata Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (4/4/2022).
Selain jadwal dan tahapan, Doli menyebutkan rapat juga akan membahas sejumlah usulan terkait Pemilu 2024, seperti usul waktu masa kampanye hingga penggunaan voting elektronik (e-voting).
Hingga kini, KPU, pemerintah, dan DPR mengajukan usulan berbeda soal masa waktu kampanye. Misalnya, kata Doli, KPU mengusulkan agar masa kampanye dilakukan selama 120 hari.
Usulan itu berbeda dengan pemerintah yang ingin agar masa kampanye lebih singkat hanya 90 hari, dan DPR 60 hingga 75 hari.
“Itu yang nanti salah satu dan beberapa hal kita bahas saat kita menetapkan program tahapan dan jadwal,” katanya.
Pemerintah sebelumnya menyebut bahwa pelantikan KPU dan Bawaslu terpilih akan digelar 11 April 2022 menyusul periode masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu sebelumnya yang akan habis di tanggal yang sama.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut rapat juga akan membahas wacana voting elektronik. Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan sistem elektronik dalam pemilu masih rentan diretas sehingga butuh penyempurnaan dan belum bisa digunakan sepenuhnya.
“Jadi e-voting ini bukan sesuatu yang sebagai alat utama untuk mendukung terselenggaranya penyelenggaraan pemilu yang baik,” katanya.
(*)
sumber: CNN Indonesia.com
