DPR RI mengesahkan anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk tahun 2026 dengan total Rp2,4 triliun, Selasa (16/9/2025) kemarin. Anggaran ini disetujui bersamaan dengan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Batam yang mencapai Rp4,7 triliun.
Dengan dukungan kedua instansi ini, total anggaran pembangunan Batam tahun depan diperkirakan mencapai Rp7,1 triliun, meningkat sekitar 20% dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp6,1 triliun.
Jika DPR RI menyetujui tambahan anggaran Rupiah Murni sebesar Rp2,8 triliun yang diajukan oleh BP Batam, total anggaran untuk Batam dapat melonjak menjadi hampir Rp10 triliun.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyatakan bahwa tambahan anggaran ini merupakan hasil rapat sebelumnya dengan Komisi VI DPR RI.
“Anggaran ini akan difokuskan untuk meningkatkan investasi melalui pengembangan kawasan ekonomi strategis yang berkelanjutan,” jelas Amsakar.
Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memperkuat kinerja BP Batam dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Free Trade Zone (FTZ). Rincian penggunaan anggaran meliputi pengembangan infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara, serta pengelolaan sumber daya air dan lingkungan.
Beberapa proyek infrastruktur yang sedang dipacu antara lain pembangunan jalan arteri, revitalisasi dermaga, pembangunan jaringan distribusi air, dan revitalisasi gedung kesehatan.
Amsakar menambahkan bahwa dana tambahan ini sangat penting untuk melanjutkan tren positif perekonomian Batam, yang telah tumbuh dari 4,75% pada 2021 menjadi 7,04% pada 2023. Capaian ini didukung oleh realisasi investasi yang meningkat, surplus neraca perdagangan, dan kunjungan wisatawan yang mencapai 1,32 juta orang.
Untuk APBD Batam 2026 yang ditargetkan Rp4,7 triliun, sumber pendapatan utama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,5 triliun, serta transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah.
Dalam prioritas pembangunan, Pemko Batam akan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur modern, pemerataan kesejahteraan, dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan publik.
Dengan anggaran yang mendekati Rp10 triliun, Batam menjadi salah satu kota dengan anggaran terbesar di Indonesia, meskipun anggarannya masih setengah dari Surabaya yang diproyeksikan mencapai Rp879 triliun pada 2026. Namun, pengelolaan anggaran Batam yang terintegrasi di bawah satu kepemimpinan ini diharapkan akan mempercepat pembangunan kota.
(sus)
