PRESIDEN Joko “Jokowi” Widodo pada Jumat (13/9) meminta menteri dan pejabat tinggi pemerintahannya mendukung program Prabowo Subianto, bahkan meminta mereka tak ragu membuat kebijakan baru yang dapat mendukung presiden terpilih tersebut.
Prabowo, yang kini menjabat menteri pertahanan, akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober usai memenangi pemilihan umum Februari lalu, berpasangan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
“Kita semua harus mendukung penuh program presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif,” kata Jokowi dalam pernyataan pembuka rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur..
“Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuat, segera dibuat dan diselesaikan. Utamanya untuk program-program unggulan presiden terpilih, agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang.”
Prabowo hadir pada rapat tersebut bersama seluruh menteri kabinet dan pejabat tinggi lainnya.
Jokowi tidak memerinci program-program unggulan Prabowo yang harus didukung, tapi merujuk kepada kampanye lalu, salah satu program unggulan Presiden terpilih tersebut adalah makan siang gratis untuk 82,9 juta masyarakat miskin yang berasal dari tiga golongan yakni 74,2 juta anak sekolah, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil.
Sejumlah pengamat menilai pernyataan Jokowi yang menghendaki menteri serta pejabat tinggi mendukung program Prabowo sebagai upaya menunjukkan kedekatan dan merebut hati agar penerusnya itu merasa turut bertanggung jawab melanjutkan proyek yang telah digagasnya, terutama IKN.
Rapat tersebut merupakan sidang paripurna terakhir kabinet Jokowi, yang sengaja digelar di Nusantara, sebuah kota baru yang direncanakan seluas 1.999 kilometer persegi yang dibangun dengan biaya Rp466 triliun.
Jokowi memutuskan berkantor di Nusantara hingga akhir masa jabatannya pada 19 Oktober mendatang dengan maksud memperlihatkan bahwa kantor kepresidenan baru sudah bisa digunakan, kata pejabat istana kepresiden kepada BenarNews pada Senin kemarin.
Selain meminta para menteri mendukung program Prabowo, Jokowi juga meminta para menteri tidak membuat kebijakan yang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Kita harus menjaga daya beli, menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan dan ketertiban, dan jangan membuat kebijakan ekstrem, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang berpotensi menimbulkan gejolak,” ujar Jokowi lagi, seraya menutup pernyataannya dengan meminta maaf kepada para pejabat pemerintahan yang hadir.
Pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menilai Jokowi memang beberapa kali terlihat telah berupaya mengesankan kedekatannya dengan Prabowo, tak cuma lewat pernyataan pada sidang paripurana terakhir hari ini.
“Saat rapat paripurna pertama di IKN lalu, Jokowi juga menyapa Prabowo. Dia terlihat ingin sekali mengesankan kedekatan dengan Prabowo dan menunjukkan ada kesinambungan pemerintahan,” kata Cecep kepada BenarNews.
“Lewat kesan kedekatan itu, dapat dimaknai Jokowi ingin Prabowo turut bertanggung jawab dan berkomitmen melanjutkan legacy-nya.”
Hal sama disampaikan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, yang menilai Jokowi hendak membuat Prabowo merasa turut memiliki komitmen terhadap keberlangsungan IKN, tapi Agus menambahkan, “Apakah otomatis Prabowo melanjutkan (IKN)? Ya, belum tentu.”
“Dalam politik, kawan kan mendadak bisa menjadi lawan,” katanya kepada BenarNews.
Sering berkegiatan di IKN
MESKI pembangunan Nusantara masih berlangsung, rapat paripurna hari ini bukan kegiatan pertama Jokowi di ibu kota baru tersebut.
Pada akhir Juli lalu, Jokowi sempat bermalam dan beraktivitas di IKN, dalam keputusan yang diistilahkannya sebagai “soft ngantor“, kendati kepada wartawan kala itu dia mengaku tidak dapat tidur nyenyak di istana kepresidenan.
Jokowi juga menggelar rapat kabinet perdana di Istana Kepresidenan Nusantara pada 12 Agustus, di mana dalam pernyataan di hadapan para menteri dia menyebut sidang itu “istimewa”.
Beberapa hari berselang, Jokowi pun merealisasikan keinginan menggelar perayaan Hari Kemerdekaan di Nusantara, berbareng dengan di Jakarta pada 17 Agustus 2024, meski sejumlah pihak mengkritik kebijakan itu sebagai pemborosan anggaran negara.
Mulai dibangun pada Agustus 2022, proyek tersebut belum juga sukses menarik investor asing yang sejatinya disasar sebagai pemodal utama.
Sampai saat ini, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih menjadi penyangga utama kelangsungan proyek, padahal dalam rencana awal, pemerintah menargetkan hanya akan menggunakan APBN sebesar 20% atau sekitar Rp90,4 triliun.
Sejak 2022 hingga 2023, pemerintah telah merealisasikan anggaran untuk IKN sebesar Rp72,3 triliun. Dari besaran dana itu pemerintah, antara lain, telah membangun istana kepresidenan berbentuk garuda — sebuah burung mitologi simbol negara, empat kantor kementerian koordinator, dan 14 unit apartemen yang untuk aparatur sipil negara.
Adapula infrastruktur penunjang seperti bendungan untuk penunjang air bersih kota.
Pemerintah juga terus mengebut pembangunan jalan tol yang menghubungan antara Nusantara dan Balikpapan yang merupakan kota besar terdekat, serta bandar udara IKN. Keduanya ditargetkan dapat digunakan pada akhir 2024.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni sempat melakukan uji coba pendaratan di bandar udara Nusantara pada Kamis, menggunakan pesawat jet berjenis Cessna Citation Longitude yang disebutnya setara Boeing 737.
Budi membagikan momen uji coba pendaratan itu lewat Instagram-nya.
Dalam unggahan tersebut, Budi menyebut pendaratan pertama itu sangat berkesan, karena tak hanya mendarat mulus, dia juga menyebut disuguhi pemandangan IKN yang indah menjelang akhir penerbangan.
“Sesaat sebelum mendarat, kami disuguhi pemandangan IKN yang asri dan mengagumkan. Ini sesuai dengan konsep besar awal pembangunan yang tetap mempertahankan unsur kehijauan,” kata dia.
Dalam video itu, pesawat yang ditumpangi Budi terlihat mendarat di landasan pacu yang di sekelilingnya masih dipenuhi kendaraan proyek.
Bandara IKN direncanakan memiliki landasan pacu 3.000 meter agar bisa digunakan untuk pendaratan pesawat berbadan lebar, namun pembangunan saat ini baru 2.200 meter.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kepada wartawan kemarin di IKN mengatakan, pihaknya kembali akan menggelar uji coba menggunakan pesawat RJ-85 sebelum nantinya dapat digunakan Presiden Jokowi untuk beraktivitas.
“Nah, kalo ini nanti sudah (uji coba), presiden akan beraktivitas dari bandara ini. Karena kita tidak boleh mencoba dengan pesawat presiden,” kata Basuki, dikutip dari Tempo.
