PANDEMI Covid-19 turut memberi dampak ke UMKM di Indonesia yang tengah berjuang mempertahankan bisnis dan dagangannya. Melihat fenomena ini, Google Indonesia menggelontorkan dana USD10 juta berupa pinjaman modal yang ditujukan untuk UMKM terdampak.
Dijelaskan oleh Danny Ardianto selaku Government Affairs and Public Policy Manager Google Indonesia, Google Indonesia bekerja sama dengan Kiva, organisasi mikro finansial internasional untuk membantu UMKM lokal dalam proses peminjaman modal dengan bunga rendah.
Google sendiri menggelontorkan dana USD10 juta yang setara Rp140,9 miliar dan memercayakan Kiva untuk distribusi dan kemitraan dengan penyedia jasa keuangan lokal Indonesia.
“Mitra kami, Kiva, akan bekerja sama dengan penyedia jasa keuangan lokal di Indonesia untuk menyalurkan pinjaman modal tersebut ke UMKM yang membutuhkan. Soal persyaratan dan suku bunga akan diatur oleh Kiva dan partner keuangan lokal,” jelas Danny saat konferensi pers virtual dengan sejumlah awak media, Rabu (18/11).
Dari penuturan Danny, prosedur peminjaman modal rendah bunga kepada UMKM ini akan disebar ke beberapa mitra lokal dan Google sendiri menargetkan sebanyak mungkin sektor UMKM yang terbantukan.
“Masing-masing UMKM juga akan mengakses tiap mitra lokal yang sudah biasa memberikan akses peminjaman. Jadi peran Google lebih sebagai pelengkap kapabilitas peminjaman ke mereka. Kami juga berharapnya Kiva dan mitra lokal ini dapat menargetkan UMKM tepat sasaran, apalagi mereka yang sebelumnya pernah terjamah pinjaman seperti ini, atau belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah,” kata Danny.
Inisiatif Google ini sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Presiden RI Joko Widodo mengenai pengembangan UMKM, khususnya selama masa pandemi.
Jokowi yang juga membuka acara Google For Indonesia 2020 secara virtual mengatakan bahwa Indonesia memiliki 64 juta UMKM, di mana baru 8 juta atau 13 persennya terintegrasi dengan teknologi digital.
Jokowi juga membahas singkat tentang peran Omnibus Law yang dia yakini dapat menguntungkan para UMKM agar lebih mudah membuka usaha baru, menyederhanakan regulasi rumit, dan tentunya mempermudah integrasi infrastruktur dengan bantuan teknologi.
(*)
