KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), melakukan pemantauan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Batam, Kamis (20/7/2023).
Dalam memantau pelaksanaan FKP dan SKM di Batam, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Prof Dr Diah Natalisa, hadir langsung di Kantor Wali Kota Batam, Batamcenter. Ia disambut Wali Kota Batam, Muhammad Rudi (HMR), bersama Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin.
“Selamat datang kepada Ibu Deputi, dengan kehadiran ini semoga dapat memberikan rekomendasi perbaikan seputar kepuasan pelayanan. Kalau masyarakat puas berarti saya berhasil, tetapi jika tidak itu yang akan terus dilakukan pembenahan,” kata Rudi.
Ia berharap, dengan kegiatan ini dapat memberikan perubahan serta kemajuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Batam. Dimana ini dilaksanakan sebagai salah satu sarana perbaikan, dalam mecari solusi pada tiap masalah yang dihadapi oleh penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat.
“Maka kita harap masukan dan usulan dari Ibu Deputi agar kiranya menjadi perhatian penting, dan sesuai waktu penyelesaiannya agar dapat di perbaiki oleh OPD terkait,” harapnya.
Oleh karenanya, Rudi menginstruksikan semua unit layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam, untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan SKM dan FKP secara konsisten dan bertanggun gjawab.
“Terima kasih atas bantuan KemenPAN-RB terkait pelayanan sampai hari ini sangat signifikan, ditambah dengan gabungan dua pelayanan dari Pemko Batam dan BP Batam, sehingga Kota Batam bisa melayani dengan baik dan lebih cepat, agar dapat betul- betul menjadi Kota Baru yang kita cita- citakan,” kaya Rudi lagi.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Prof. Dr. Diah Natalisa, menyampaikan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat dari Wali Kota Batam.
Menurutnya SKM sendiri merupakan sarana evaluasi, dimana terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan secara langsung maupun tidak langsung yang membutuhkan pelayanan publik yang efektif dalam pengimplementasiannya.
“Negara harus mampu membangun kepercayaan masyarakat dan mengimplementasikan program kebijakan secara kolaboratif dengan berbagai stakeholder. Dan prinsip partisipasi menjadi sangat penting dalam mendukung pelayanan publik yang efektif,” katanya.
Ia juga turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam atas FKP dan SKM tahun 2022 lalu, yang tepat waktu sesuai dengan permintaan dari KemenPAN-RB.
“Tentu ini akan membuat paritisipasi masyarakat semakin terbuka. Juga menjadikan rencana tindaklanjut atau rencana aksi yang komprehensif. Kami tidak bekerja sendiri, kita sangat terbuka dan datang kemari juga meminta masukan karena ingin tahu bagaimana persis yang ada di Batam,” jelasnya.
(*/ade)
