PEMERINTAH pusat memberikan lampu hijau untuk pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Karimun. Bentuknya yakni jaminan kepastian peralihan atau pemutihan status kawasan hutan lindung di atas lahan yang akan dibangun sebagai perpanjangan landasan bandara.
“Selama ini, kendala pemanjangan landasan bandara terkendala terkait peralihan status kawasan hutan lindung. Dan ini sudah mendapat kepastian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk bisa diputihkan,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Kamis (16/6).
Kepastian tersebut menyusul dialog Ansar yang didampingi Bupati Karimun, Aunur Rafiq dengan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong di Jakarta.
“Pengembangan bandara menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda lagi. Sebab Karimun ini masih satu dari tiga kawasan Free Trade Zone (FTZ) selain Batam dan Bintan,” tuturnya.
Tujuan pengembangan Bandara RHA ini yakni supaya pesawat berbadan besar dapat mendarat di landasan bandara. Saat ini, dengan panjang landasan 1.500 meter, hanya cukup untuk mengakomodasi pendaratan pesawat perintis.
“Kita harus segera memperpanjang landasan bandara agar penerbangan langsung untuk pesawat komersial bisa dilayani. Hal itu bisa membuat investor yang ingin berinvestasi di Karimun dapat langsung datang tanpa perlu transit lagi,” ujarnya.
Menurut Ansar, saat ini sudah banyak investor asing yang berniat menanamkan modalnya di Karimun.
Rencananya, panjang landasan akan diperpanjang menjadi 2.200 meter, dimana pengembangannya diperkirakan meliputi kawasan hutan lindung seluas 14,29 hektare. Untuk itu dibutuhkan izin dari Kementerian LHK agar segera mengalihkan status kawasan hutan lindung menjadi putih.
Wamen LHK, Alue Dohong berkomitmen untuk segera memproses status hutan lindung di sekitar kawasan bandara. Dari 15 ribu hektare DPCLS di Kepri, kawasan hutan lindung seluas 14,29 hektare di bandara RHA termasuk dalam DPCLS. Tidak hanya hutan lindung di sekitar bandara, Kementerian LHK juga akan memproses seluruh kawasan hutan DPCLS di Kepri.
“Untuk kemajuan Provinsi Kepri dan pembangunan di Karimun, kami siap mendukung dengan segera memproses kawasan DPCLS di Kepri agar bisa diputihkan,” ujarnya.
Bupati Karimun, Aunur Rafiq juga menambahkan masyarakat Karimun sangat mengharapkan bandaranya bisa beroperasi sepenuhnya dengan melayani penerbangan komersial. Banyak masyarakat Karimun yang memiliki mobilitas tinggi seringkali harus transit di Batam hanya untuk ke daerah lain. Selain itu, sektor pariwisata di Karimun diyakini bisa terdongkrak dengan bertambahnya arus wisatawan.
“Inilah yang selalu dinanti-nanti dan dirindukan masyarakat Karimun, karena itu kami sangat yakin bandara Raja Haji Abdullah bisa membuat kemajuan di Karimun semakin pesat,” katanya (leo).
