UNTUK mengendalikan inflasi sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengalokasikan sekitar 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), serta belanja tidak terduga (BTT) atau sebesar Rp 13,4 miliar.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Jefridin Hamid, dikutip dari Antara, Senin (12/9/2022). “Anggaran ini untuk penanganan inflasi tiga bulan ke depan yaitu Rp 13,4 miliar,” ujarnya.
Jefridin menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk langkah-langkah strategis Pemko Batam, di antaranya bantuan langsung tunai (BLT) kepada 39.297 kartu keluarga (KK) dengan rincian Rp 300 ribu per KK.
Kemudian anggaran untuk pelaksanaan operasi pasar sebesar Rp 465 juta, pengembangan kawasan budidaya tanaman kebun cabai sebesar Rp 419 juta, pemberian bibit tanaman cabai dalam polybag sebesar Rp 80 juta, serta subsidi pada sektor transportasi sebesar Rp 727 juta.
“Subsidi sektor transportasi itu totalnya Rp 727 juta, yang pertama untuk subsidi BBM bus sekolah sembilan unit, subsidi BBM Trans Batam 33 unit, subsidi BBM kapal Pulau Jaloh – Sagulung satu unit, subsidi BBM kapal wilayah Kecamatan Galang tiga unit, dan subsidi BBM boat pancung Sekupang – Belakangpadang pulang pergi,” kata Jefridin.
Lebih lanjut Jefridin menyatakan hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan sebagai reaksi pemerintah daerah untuk mengendalikan laju inflasi atas harga kebutuhan pokok akibat naiknya harga BBM.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan Pemko Batam melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam upaya pemenuhan pasokan bahan pangan di Kota Batam.
Amsakar mengatakan hal tersebut merupakan salah satu upaya Pemko Batam untuk menekan inflasi di tengah melonjaknya harga BBM saat ini.
“Perjanjian kerja sama (PKS) itu akan dilakukan di 14 September ini. Sangat membantu komoditas strategis masuk Batam utamanya telur dan cabai,” kata Amsakar.
(*)
