UNTUK meningkatkan pendapatan daerah dan negara dari sektor jasa dan industri, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, meminta pemerintah provinsi (Pemprov) segera mempersiapkan pelabuhan khusus ekspor.
Selain itu, kata Wahyu, pelabuhan ekspor tersebut sebaiknya berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
“Ada peluang emas yang harus segera ditangkap setelah Kementerian Perdagangan menjadikan Kepri sebagai salah satu pusat pelabuhan khusus ekspor. Saya pikir tempat yang layak untuk dijadikan pelabuhan ekspor itu berada di Bintan,” kata Wahyu.
Menurut dia, Kepri, khususnya Bintan akan semakin maju bila memiliki pelabuhan khusus ekspor seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Mas di Semarang, dan Belawan di Medan. Berbagai produk industri di Kepri maupun dari wilayah lain dapat diekspor melalui pelabuhan tersebut.
“Di Batam ada pelabuhan ekspor di Batuampar, namun biaya jasa eksportir terlalu tinggi dibanding di Pelabuhan Tanjung Priok. Misalnya, biaya ekspor ke Singapura, jauh lebih murah dari Jakarta dibanding Batam, padahal Batam bertetangga dengan Singapura,” ujarnya.
Hal itu yang menyebabkan, sambung Wahyu, memberi opsi lain agar terjadi pemerataan perekonomian di Kepri, tidak hanya bertumpu pada Batam.
Bintan, menurut dia memiliki potensi besar sebagai daerah industri, apalagi beberapa perusahaan besar bergerak di bidang industri sudah beroperasi di Lobam dan Galang Batang.
Pelabuhan khusus ekspor di Bintan akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut, termasuk bisnis turunan dari jasa kepelabuhanan yang dibangun.
“Jadi banyak yang bisa diekspor secara cepat dengan biaya murah di pelabuhan khusus ekspor ini, misalnya merica, nenas, kelapa, dan ikan,” ucapnya.
Wahyu mengatakan dalam waktu dekat akan berdiskusi dengan Badan Pengusahaan Bintan untuk mempertanyakan kesiapan lembaga itu membangun pelabuhan khusus ekspor.
“Saya pikir Pak Gubernur juga semangat membangun pelabuhan khusus ekspor ini untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Potensi pendapatan yang diperoleh daerah tidak akan kurang dari Rp 1 triliun per tahun,” katanya optimistis.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menginginkan seluruh potensi yang dimiliki wilayah dapat dikelola sehingga menghasilkan pendapatan bagi daerah dan negara, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu potensi yang dimiliki wilayah yang berbatasan dengan berbagai negara, seperti Kepri yakni jasa kepelabuhanan untuk ekspor.
“Kami akan mengkaji kawasan mana yang layak menjadi pelabuhan khusus ekspor. Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar pelabuhan yang diusulkan dapat segera ditetapkan sebagai pelabuhan khusus ekspor,” katanya.
(*)
Sumber: Antara
