TIM solidaritas nasional untuk Rempang membeberkan kondisi di Pulau Rempang saat ini tidak sedang baik-baik saja.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Even Sembiring, menyatakan, masyarakat lokal di Rempang yang terdampak PSN Rempang Eco-city diadu domba.
“Sekarang ini tidak sedikit tindakan-tindakan (pemerintah) di Rempang yang kami lihat dilakukan dengan mengadu antar masyarakat,” katanya, minggu, 12 Mei 2024 kemarin seperti dinukil GoWest.ID dari Tempo.
Ia juga mengatakan, tak sedikit rayuan untuk masyarakat agar setuju direlokasi atau menerima ganti rugi. Bahkan ada juga yanh sudah sampai ke Even langsung.
“Ada yang ngajak aku bertemu di Batam. (minta) Supaya masyarakat nggak rugi, ayuklah kita bantu mereka dapat ganti rugi,” katanya.
Senada dengan Even, salah seorang tokoh masyarakat Rempang, Ishaka membenarkan adanya upaya provokasi untuk masyarakat yang bertahan agar mau menerima relokasi.
Provokasi bukan dilakukan oleh aparat pemerintah lagi, kata Shaka, tetapi melalui oknum tertentu termasuk melalui orang yang sudah menerima relokasi.
Kondisi itu memang membuat masyarakat di Pulau Rempang akhirnya terpecah. Menurut Shaka lebih baik pemerintah datang langsung ke Rempang, dari pada memakai orang lain untuk merayu warga.
“Menurut (pemerintah) itu baik, tetapi menurut akar rumput itu cara memecah belah, karena yang menerima dan menolak sejatinya punya hubungan keluarga semua,” ujarnya usai mengadakan acara halalbihalal di Kampung Pasir Panjang, Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu, 8 Mei 2024.
Lebih jauh, Even menanggapi pernyataan terbaru Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto tentang kondisi konflik pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-city. Airlangga sebelumnya disebut-sebut menuding rencana pembangunan di Rempang diganggu oleh negara tetangga Malaysia dan Singapura melalui NGO (Non Governmental Organization) atau organisasi non pemerintah.
Menanggapi hal itu, Even menilai pernyataan Airlangga menunjukan pemerintah yang anti demokrasi dan lebih mementingkan asing seperti Amerika dan Cina.
“Pernyataan Airlangga terkait rencana-rencana investasi di Rempang tersebut malah memperlihatkan posisinya sebagai pengabdi kepentingan asing, yang atas nama investasi rela menyerahkan saudara setanah airnya untuk digusur, dirampas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hingga mencerabut akar identitas lokal mereka,” kata Even.
Sementara itu, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi pada pekan kemarin mengatakan pihaknya akan berupaya meminta sebagian besar masyarakat Rempang yang masih menolak tergusur dari kampung-kampung mereka. Hal itu ia sampaikan di halaman gedung Pemko Batam, Batam Kota pada Rabu (1/5/2024) lalu.
(ham)
