MENTERI Keuangan Sri Mulyani memberikan stimulus tambahan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Bentuknya kini mencakup relaksasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan skema bervariasi dari penundaan bayar dan penetapan tarif hingga nol persen. Hingga 30 Juni 2020 ada keringanan bagi Rp 219,9 miliar PNBP.
“Di bidang PNBP kami memberi relaksasi,” ucap Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (9/07).
Sri Mulyani bilang keringanan bagi PNBP ini ditujukan agar perekonomian bisa lebih cepat pulih dan bertahan di tengah pandemi. Ia berharap insentif PNBP ini bisa membantu dunia usaha dan masyarakat.
“Jadi bisa bertahan dalam tekanan COVID-19 dan bisa bangkit kembali,” ucap Sri Mulyani.
Rinciannya, Kemenkeu memberikan penundaan bayar senilai Rp 217,2 miliar. Kebijakan ini berlaku bagi 1,08 juta wajib bayar dengan jangka waktu penundaan 2-4 bulan.
Dari nominal, lembaga terbanyak yang mendapat penundaan didominasi oleh jasa Kepolisian senilai Rp 107,3 miliar dan jasa transportasi Rp 94,8 miliar. Sisanya, ada penundaan bayar PNBP jasa telekomunikasi Rp 15 miliar dan jasa pelayanan dan administrasi luar negeri di Kemenkumham dan Kemenlu senilai Rp 0,1 miliar.
Sementara itu, sampai 30 Juni 2020, Kemenkeu telah menurunkan tarif PNBP hingga nol persen bagi 9 ribu wajib bayar. Nilainya mencapai Rp 6,7 miliar. Rinciannya, jasa transportasi Rp 4 miliar dan jasa pelayanan dan administrasi luar negeri di Kemenkumham dan Kemenlu Rp2,7 miliar.
Sampai saat ini masih terdapat permohonan insentif PNBP yang diterima Kemenkeu. Permohonan itu tengah menjalani proses penelitian.
Sumber : tirto.id
