PEMERINTAH akan menyalurkan dana subsidi elpiji 3 kilogram atau dikenal gas melon kepada masyarakat kurang mampu melalui kartu mulai awal 2018.
Model subsidi energi ini akan sama dengan penerapan bantuan sosial pemerintah secara non-tunai untuk masyarakat miskin di Indonesia.
Bank Indonesia dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menandatangani nota kesepahaman penyaluran bantuan subsidi energi, Kamis (13/4/2017). Kerja sama itu merupakan perluasan dari MoU tahun 2015 tentang kerja sama pertukaran, perolehan, dan penyusunan data dan/atau informasi.
“Mekanisme penyaluran bantuan akan terdiri dari empat tahapan utama yaitu registrasi atau pembukaan rekening, edukasi dan sosialisasi, penyaluran, serta penarikan dana atau pengambilan subsidi di gerai bank penyalur yang telah ditentukan, seperti agen bank dan ATM,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo.
Selama ini, penyaluran subsidi elpiji selama ini diserahkan kepada PT Pertamina, yang kemudian didistribusikan ke agen elpiji di setiap daerah. Agus mengatakan, dengan bantuan non-tunai elpiji 3 kilogram, masyarakat akan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah diisi saldo untuk subsidi elpiji tiga kilogram.
Subsidi yang diberikan pemerintah, bukan lagi dengan pengurangan harga tabung elpiji tiga kilogram, namun melalui saldo tersebut. Misalnya, pembelian elpiji Rp31 ribu, masyarakat mengeluarkan kartu yang akan didebit sebesar Rp16 ribu. “Jadi masyarakat cukup membayar Rp15ribu,” ujar Agus.
Perbankan yang menjadi mitra penyaluran bantuan non-tunai ini mencakup bank-bank milik negara yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN. Namun, ke depannya, dengan pembangunan sistem pembayaran yang sudah interkoneksi dan interoperabilitas, tidak menutup kemungkinan untuk bank lain dapat berpartisipasi.
Di laman katadata.co.id, Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan penerapan subsidi energi secara nontunai, untuk elpiji 3 kilogram akan dimulai pada 1 Januari 2018, atau paling lambat 1 Maret 2018.
Menurut Jonan, penyaluran subsidi mulai tahun depan akan terintegrasi dengan kartu sejahtera yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Jadi, selain bisa membeli elpiji subsidi, kartu itu bisa digunakan untuk menerima subsidi dana beras miskin.
Instruksi Presiden menyatakan bahwa semua bantuan sosial dari pemerintah harus dalam bentuk nontunai alias terintegrasi dengan kartu. Kebijakan itu memudahkan pemerintah mengontrol dan mengurangi penyimpangan.
Kartu dibagikan kepada masyarakat yang masuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera menerima kartu. Mirip kartu ATM, dana bantuan sosial akan ditransfer secara berkala.
Pemerintah mulai mendistribusikan beras dan gula dengan menggunakan kartu pada 23 Februari 2017. Pada tahap awal, pendistribusian akan dilaksanakan di 44 kota di sejumlah daerah di tanah air. ***
