PENGELOLAAN Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam harus dilakukan dengan seksama, demi menjaga kepentingan penyediaan air bersih bagi masyarakat Batam.
Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai regulator harus memilki rencana jangka panjang untuk menjamin kerjasama yang baik dengan operator.
“Siapapun yang mengelola air di Batam harus paham dulu karakteristik Batam yang merupakan sebuah pulau yang tidak punya sumber daya air, selain mengandalkan hujan,” kata Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kepri, Supriyanto, kepada GoWest Indonesia, Rabu (22/9).
Untuk bisa memenuhi tersebut, operator SPAM harus membaca master plan Batam kedepannya, dan master plan tersebut merupakan kewenangan dari BP Batam.
“Selayaknya ada komparasi dalam membaca kemampuan dalam menyediakan air bersih dari waduk-waduk dan disesuaikan dengan pertambahan jumlah penduduk di Batam. Kalau dilakukan sejak awal, maka kuantitas bisa terpenuhi,” ujarnya lagi.
Jika kuantitas telah terpenuhi, maka bisa dibahas tahap berikutnya, yakni apakah operator punya kewajiban dalam mengelola daerah tangkapan air (DTA).
Dalam formatnya, lelang SPAM Batam akan menentukan dua operator, yakni operator di hulu dan hilir.
Sektor hulu, berkaitan dengan produksi air baku dan pelestarian DTA, sementara sektor hilir berkaitan dengan pelayanan dan distribusi air bersih.
“DTA sekitar Waduk Duriangkang itu sudah gundul, dan sebenarnya tidak memenuhi kategori sebuah DTA untuk waduk. Kalau dikelola BP, maka harus komitmen pelihara DTA, supaya bisa berfungsi mendukung suplai air bersih yang kontinu,” jelasnya.
Ada baiknya, jika DTA dari waduk-waduk yang menopang kebutuhan air bersih di Batam direboisasi kembali, dibebaskan dari semua hunian, supaya dapat menjaga agar waduk terhindar dari sedimentasi.
“Sedimentasi dapat mengganggu produktivitas air baku. Makanya harus ada penanganan sedimentasi di semua dam, sama seperti yang dilakukan pengelola terdahulu,” terangnya.
*(rky/GoWest)
