GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyiapkan bantuan langsung tunai ((BLT) untuk sekitar 78.000 warga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun belum mendapat bantuan tunai dari pemerintah pusat.
Ansar mengatakan, 78 ribu warga kurang mampu yang akan menerima BLT dari Pemprov Kepri tersebut tersebar di seluruh wilayah Kepri. Gubernur mengungkapkan, Pemprov menyiapkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“Ada 78.000 masyarakat yang tercatat di seluruh Kepri, yang tidak mendapat bantuan langsung tunai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BLT BBM dari pemerintah pusat. Nanti nilainya yang kami berikan itu sebesar Rp 300.000 per keluarga,” kata Ansar, dikutip dari Antara, Rabu (14/9/2022).
Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah provinsi masih menunggu DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyetujui pengalokasian dana untuk BLT dalam APBD Perubahan. “Sudah hampir pengesahan,” katanya.
Gubernur mengatakan bahwa pemerintah provinsi juga masih menanti balasan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal rencana penyaluran BLT dari pemerintah daerah.
Menurut dia, BLT dari pemerintah provinsi nantinya akan disalurkan oleh pemerintah kabupaten/kota bersamaan dengan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah kabupaten/kota.
“Nanti akan didistribusikan oleh kabupaten/kota dan uangnya akan digabung dengan uang kabupaten/kota,” katanya.
Ia mengatakan bahwa penerima bantuan langsung tunai dari pemerintah daerah mencakup nelayan, pengemudi ojek, hingga pengemudi angkutan umum.
Menurut dia, bantuan langsung tunai dari pemerintah daerah rencananya disalurkan melalui pengurus lingkungan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di setiap kelurahan.
“Lewat RT/RW lebih bagus, sekalian verifikasi agar tak salah sasaran,” katanya.
Ansar mengatakan bahwa BLT dari pemerintah daerah hanya diberikan satu kali bagi setiap keluarga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia menambahkan, Pemprov Kepri bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengupayakan pengalokasian dana untuk memberikan bantuan tunai bagi 40 ribu keluarga di kota tersebut, yang penduduknya lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota lain di Kepri.
“Kalau kebutuhannya Rp 14 miliar tapi cuma ada Rp 5 miliar, provinsi akan sumbang Rp 4 miliar, nanti Batam yang tambah,” kata Ansar.
(*)
