MESKI pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dicabut, namun Pemerintah Kota Batam, menganjurkan dan mengimbau agar pengguna angkutan umum bus Trans Batam tetap memakai masker.
Terutama, kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Salim, bagi mereka pengguna bus Trans Batam yang sedang dalam kondisi tidak sehat seperti flu dan batuk, diminta untuk tetap memakai masker.
“Untuk di Trans Batam tidak lagi kita wajibkan (pakai masker). Artinya yang mau tetap pakai silakan dan tidak pakai tidak apa apa, kecuali kalau yang bersangkutan memang ada gejala batuk, pilek, itu kita minta untuk memakai masker,” kata Salim, seperti dilansir Antara, Kamis (5/1/2023).
Ia menambahkan dengan tetap menggunakan masker di dalam bus Trans Batam dapat saling menjaga antarpenumpang agar terbebas dari paparan penyakit.
Lebih lanjut Salim menyampaikan bus Trans Batam mulai menerapkan pembayaran nontunai sejak 1 Januari 2023.
Menurut dia, hal tersebut bertujuan untuk mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) pada pembayaran tiket bus Trans Batam.
“Mulai 1 Januari 2023 sudah mulai non tunai, jadi di setiap loket bus Trans, di semua halte sudah ada tersedia QRIS, jadi masyarakat dimudahkan dengan adanya QRIS kalau lupa bawa uang cash,” kata Salim.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan berdasarkan pemantauan yang dilakukan Pemkot Batam dalam kurun waktu 6 bulan sebelum kebijakan PPKM dicabut, pengendalian COVID-19 di kota tersebut berjalan dengan baik sehingga angka kasus harian terkendalikan.
“Kita mengikuti aturan, apa yang ada isi di PPKM itu yang kita lanjutkan kecuali mungkin nanti terdapat sesuatu yang ganjil di lapangan. Sejauh ini kondisi Batam aman-aman saja,” kata Rudi.
Menurut Rudi, pihaknya juga melakukan pemantauan secara berkala di beberapa rumah sakit, untuk memastikan penanganan COVID-19 tetap berjalan sesuai prosedur.
“Kami sudah pantau rumah sakit semua berjalan baik dan mudah-mudahan ke depan kalau pantauan kita tidak ada apa-apa maka membuka masker dibolehkan. Tapi kalau terjadi pantauan yang mungkin beda sama yang diharapkan mungkin ada kebijakan lain, dan itu pasti akan ada evaluasi lanjutan dari Mendagri,” demikian Rudi.
(*/ade)
