MALAYSIA merupakan saudara serumpun dan saudara tua masyarakat Kepri. Selama ini kita sudah banyak menjalin hubungan emosional dan kerjasama dengan pemerintah Malaysia.
Demikian disampaikan Gubernur Kepulaun Riau H. Ansar Ahmad, saat menerima kunjungan Konsulat Malaysia di Pekanbaru di ruang kerjanya, Dompak, Tanjungpinang, pada Kamis (4/11).
Kunjungan ini merupakan silaturahmi antara Pemprov Kepri dan Pemerintah Diraja Malaysia untuk memperkuat hubungan antar kedua pihak.
Pada pertemuan ini Konsulat Malaysia dipimpin oleh Konsul Malaysia di Pekanbaru Wan Nurshima binti Jusoh. Ia didampingi Konsul Muda Pentadbiran Awaluddin, Konsul Muda Imigresen Jesica Olivia, Penolong Atase Imigresen Dayang Melur, dan Pembantu Konsul Kepada Konsil Noor Saadah.
Dalam kesempatan tersebut Ansar Ahmad juga menyampaikan, Malaysia saat ini menjadi tujuan ekspor alumina yang diproduksi PT Bintan Alumina Indonesia di KEK Galang Batang.
“Jadi memang Malaysia memiliki potensi pasar yang besar untuk Kepri, harapan kita hubungan antara Kepri dan Malaysia bisa terus diperkuat,” ujar Gubernur.
Hal yang sama diamini oleh Wan Nurshima, dirinya menuturkan hubungan timbal balik antara Malaysia dan Kepri sudah sangat berjalan baik. Untuk itu dirinya berharap agar Pemerintah Indonesia bisa membuka akses bagi warga Malaysia untuk berlibur ke Kepri.
Menanggapi hal itu, Gubernur berujar jika pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait kebijakan pembukaan akses perbatasan di Kepri.
“Saat ini kita masih terus berusaha menjaga tren penurunan pandemi Covid-19 di Kepri bisa terus melandai. Agar pemerintah pusat bisa yakin untuk memberikan izin ke kita,” tutur Ansar.
Selain itu, Wan Nurshima juga membawa misi untuk meminta bantuan kepada Pemprov Kepri memberikan vaksin kepada warga Malaysia yang ada di Kepri. Menurutnya masih ada beberapa warga Malaysia yang kesulitan mendapatkan suntikan vaksin.
Terkait permintaan dari Wan Nurshima, Ansar Ahmad memberikan jawaban, bahwa pihaknya segera melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah pusat, dalam ha ini Kementerian Kesehatan.
“Nanti kita akan menyurati Kementerian Kesehatan, karena kewenangan itu ada di pemerintah pusat,” terang Ansar.
Tampak mendampingi Ansar dalam pertemuan tersebut Asisten II Syamsul Bahrum, Staf Khusus Sarafuddin Aluan, Kepala BPKAD Veny, dan Kepala Biro Pemerintah Darwin.
(*/zhr)
