DPRD Kota Batam melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), menggelar Rapat Panitia Khusus (Pansus) terkait Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 16 tahun 2007, Tentang Ketertiban Umum di Ruang Serbaguna DPRD Batam, Senin (4/10) siang.
Rapat Pansus dihadiri oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol), Forum RTRW Kota Batam, perwakilan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), perwakilan dari Polresta Barelang, Bagian Hukum Pemko Batam, dan Perguruan Tinggi.
Menurut Ketua Bapemperda DPRD Batam, Hendrik, agenda rapat Pansus ini membahas mengenai revisi peraturan daerah (Perda) nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
“Ada beberapa aturan-aturan dan ketentuan umum dimasa pandemi Covid-19 belum masuk didalam Perda nomor 16 tahun 2007, sehinga perlu untuk dimasukan dalam Perda” ungkap Hendrik.
Politisi dari PKB ini menambahkan, peraturan pasal yang akan dimasukan dalam revisi perda tersebut adalah, tentang ketertiban umum untuk mencegah penularan Covid-19 di kota Batam.
Salahsatunya adalah mewajibkan seluruh warga atau masyarakat untuk mengunakan masker di tempat tempat umum atau tempat keramaian agar tidak tertular atau terpapar virus Corona.
Hendrik juga menambahkan, mengenai perda yang mengatur tentang peternakan, akan ada pasal yang ditambahkan.
Diantaranya bagi masyarakat yang memelihara hewan ternak untuk mengubur hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau dan lain-lain yang sudah mati dengan kedalaman minimal 2 meter.
Hal tersebut dimaksudkan agar virus atau bakteri yang ditimbulkan dari bangkai hewan tersebut tidak menimbulkan penyakit bagi masyarakat sehinga tidak menganggu ketertiban umum.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Asosiasi pedagang Kaki Lima (APKLI), Faizal Joker, meminta para pedagang yang di trotoar jalan agar diberikan tempat yang lebih baik agar bisa tertib berjualan sehingga bisa mendukung program pemerintah agar Batam terlihat lebih baik.
Sementara itu Ketua Forum RTRW (FKTW) kota Batam, Rushadi Wijaya, menyatakan dukunganya tentang revisi Perda ketertiban umum tersebut.
Menurut Rushadi, dengan mamasukan pasal yang berkaitan dengan wabah Pandemi Covid-19 dan sangsi-sangsinya.
Andi Zamudra, selaku Humas FKTW memberi masukan kepada ketua Bapemperda, agar bisa mengevaluasi perda sebelumnya.
Kepada GoWest Indonesia, Ketua Bapemperda DPRD Batam menambahkan, sebelum perda yang baru ini disahkan, pihaknya akan mengundang tokoh masyarakat Batam untuk mensosialisasi kannya terlebih dahulu.
“Pada akhir bulan Oktober ini, kita berharap perda yang baru ini bisa disahkan setelah berkordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat melalui Mendagri. Dengan adanya Perda yang baru ini, diharapakan masyarakat bisa mematuhi aturan aturan yang ada” pungkas Hendrik.
*(dra/GoWest)
