KEPALA Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI yang membahas tentang realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2022 di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Selasa (31/8).
Muhammad Rudi, hadir didampingi Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota Bidang Pengembangan Kawasan Investasi, Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin dan sejumlah pejabat eselon 2 BP Batam.
RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Martin Manurung, dan dihadiri para anggota Komisi VI DPR RI, yang hadir secara langsung maupun daring.
Martin Manurung, mengatakan, rapat tersebut dilakukan secara terbuka, transparan dan tetap menjaga protokol kesehatan, melalui siaran langsung di media daring.
Dalam RDP tersebut Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan laporan terkait realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2022.
Terkait pelaksanaan anggaran dalam semester I tahun 2021, ia melaporkan realisasi penerimaan BP Batam mengalami eskalasi atau peningkatan sebesar 33,57 persen dari targetnya, sementara tahun 2020 telah tercapai sebesar 14,17 persen dari targetnya.
“Kinerja realisasi belanja dalam semester I tahun 2021 menunjukkan perbaikan dari tahun 2020,” papar Muhammad Rudi
Lebih lanjut, Muhammad Rudi menjelaskan, dalam tahun 2022, pagu anggaran belanja BP Batam yang diusulkan adalah sebesar Rp2,32 triliun.
Menurut Rudi, dana tersebut akan digunakan untuk mendanai dua program, yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis.
“Program prioritas nasional yang akan kami kembangkan diantaranya, Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Batam, Pengadaan Peralatan Penanganan Cancer/Radiotheraphy, Pengembangan Fasilitas Jalan dan Drainase, Pembangunan Terminal Kargo Bandara Hang Nadim dan Pengembangan Maritime City,” jelas Muhammad Rudi.
Skema yang akan dikembangkan, dikatakan Muhammad Rudi, adalah pemanfaatan aset melalui pola kerja sama, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Operasi (KSO), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).
“Kami khususkan hal tersebut terkait dengan Pengembangan dan Pengelolaan Bandara Hang Nadim, Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan, Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), serta beberapa kegiatan lainnya,” kata Muhammad Rudi.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI juga memberikan apresiasi kepada BP Batam atas prestasinya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut hingga penghargaan terakhir untuk laporan keuangan tahun 2019 – 2020.
Komisi VI DPR RI juga mendorong BP Batam untuk memaksimalkan penyerapan realisasi anggaran belanja dan memaksimalkan sosialiasi kepada masyarakat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.
Selain dengan BP Batam, Komisi VI DPR RI juga menggelar RDP dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala BP Kawasan Sabang dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
(*/zhr)
