RENCANA pemerintah untuk mengatur pembelian Pertalite dan solar subsidi agar tepat sasaran dengan memanfaatkan aplikasi MyPertamina menuai banyak kritik.
Di antaranya kritikan datang dari Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi. Dia menilai, pengaturan agar subsidi lebih tepat sasaran memang harus dilakukan. Namun, menurutnya, pemanfaatan aplikasi untuk pembelian Pertalite dan solar justru akan menimbulkan masalah baru.
Menurut Fahmy, masalah yang akan dihadapi adalah terkait implementasinya di lapangan. “Menurut saya pembelian menggunakan MyPertamina itu sangat tidak efektif dan akan menimbulkan masalah baru,” katanya, Jumat (24/6/2022).
Dia mengatakan, pemanfaatan aplikasi harus tergantung kondisi jaringan internet. Sementara, sinyal internet di daerah cenderung terbatas.
Tidak hanya itu, tidak semua orang memiliki perangkat handphone. “Dan tidak semua konsumen Pertalite itu menggunakan gadget. Ini juga masalah baru. Apa harus disubsidi di gadget? Kan juga nggak mungkin,” titurnya.
Senada, Direktur Riset Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya, menilai ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan jika akan memanfaatkan aplikasi dalam pembelian Pertalite dan solar. Pertama, kata dia, masalah akses internet atau sinyal.
Kedua, kepemilikan handphone dan kemahiran untuk memanfaatkan perangkat itu sendiri. Dia mengatakan, kemahiran memanfaatkan handphone ini beragam. Ia pun menyoroti konsumen yang sudah berumur dan pendidikan rendah.
Ketiga, kesiapan petugas SPBU menjalankannya di lapangan. Bisa jadi, konsumen enggan menerapkannya dan menimbulkan masalah.
“Yang agak-agak ngotot gimana? Mereka daripada ribut ya kasih aja. Apa dipasang polisi di setiap SPBU? Jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah baru,” tambahnya.
Fahmy menilai, pengaturan pembelian Pertalite dan solar lebih baik dibuat sederhana. Dia mengatakan, kriteria yang sederhana itu seperti hanya kendaraan tertentu yang boleh membeli Pertalite dan solar. Di luar kendaraan tersebut maka harus membeli BBM non subsidi.
“Jadi yang boleh membeli Pertalite adalah sepeda motor dan angkutan orang, umum. Taksi pelat kuning kalau memang memungkinkan, Grab,” katanya.
Sementara, Berly Martawardaya mengatakan, pemerintah telah memiliki sejumlah skema penyaluran subsidi yang bisa diterapkan untuk Pertalite dan solar. Hal itu berkaca pada bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.
“Sudah ada rumusnya, sudah dilaksanakan Pak Jokowi berapa kali jadi ya dipakai aja,” katanya.
Menurutnya, subsidi lebih baik disalurkan ke orang yang membutuhkan, bukan ke barang. “Subsidi ke masyarakat, memang kan subsidi ke orang jangan subsidi ke barang. Yang punya mobil banyak disubsidi lebih banyak kan nggak adil,” katanya.
(*)
sumber: detik.com
