KABAR Anggota DPRD Kepri, Irwansyah yang menutup jalan umum untuk kepentingan resepsi pernikahan anaknya, viral beberapa hari ini di Batam.
Penutupan sehubungan rencana resepsi anak sang anggota dewan yang digelar Sabtu (2/9/2023) ini. Hal itu mendapat penolakan keras dari Warga Tiban, tempat kediaman sang Anggota DPRD Kepri tersebut. Namun begitu, Irwansyah tetap lanjut dengan rencana pernikahan anaknya yang menutup akses jalan raya, tepat di depan Masjid Al-Muhajirin, Jalan Tiban I, Kecamatan Sekupang.
“Kan sudah saya bilang, saya sebagai anggota Dewan. Saya kan punya hak juga untuk membuat acara di rumah”, kata Irwansyah saat ditanya oleh beberapa wartawan.
Menurutnya, ia tidak menutup akses jalan utama di depan rumahnya tersebut, namun hanya mengalihkan. Saat disinggung tentang keberatan masyarakat, Irwansyah balik bertanya, “Saya mau tanya, masyarakat yang mana?” tanyanya.
Ia meminta masyarakat memaklumi apa yang dilakukan. Menurut Irwansyah, yang dilakukan dengan menempatkan tenda besar di jalan publik depan rumahnya, hanya satu hari saja. Selain itu, ia juga tidak menutup seluruh akses jalur dua arah di depan kediamannya tersebut.
Pantauan GoWest.ID, tenda pernikahan memenuhi kedua ruas jalan. Sementara tumpukan bangku telah diletakkan di salah satu sudut jalan. Sedangkan di sisi lainnya, ada plank bertuliskan pengalihan arus jalan.
“Sebetulnya, kita nggak ada perlu izin, kita hanya pemberitahuan. Kami tidak mengganggu, masalahnya. Kecuali jalannya tidak ada alternatif pengalihan,” lanjut Irwansyah.
Aturan Penutupan/ Pengalihan Jalan Umum
Banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai aturan penutupan jalan umum. Hanya berbekal surat izin dari Ketua RT atau Ketua RW setempat, kemudian melakukan penutupan atau pengalihan jalan publik. Padahal, penutupan tersebut berpengaruh pada lalu lintas serta perlu surat izin dari kepolisian.
GoWest.ID melansir informasi dari laman hukumonline. Aturan penutupan lajur untuk umum yang dipakai aktivitas masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam aturan tersebut dicantumkan mengenai segala pengertian lalu lintas jalur dan penggunaannya.
Pada Pasal 127 ayat (3) dijelaskan bahwa untuk penggunaan jalan kota atau kabupaten dan jalan desa yang sudah dimaksudkan pada ayat (1) mendapatkan izin untuk kepentingan yang daerah, nasional, dan kepentingan pribadi.
Kemudian dijelaskan yang dimaksud dengan kepentingan pribadi antara lain pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya dapat berupa acara seperti hajatan, selamatan atau perayaan atas kelahiran, dan sebagainya.
Namun pembolehan ini wajib disertai surat izin penutupan jalan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 10/2012 tentang aturan lalu lintas dalam keadaan lain.
Pada pasal 15 ayat (3) dalam aturan tersebut dijelaskan juga bahwa penggunaan jalur untuk kepentingan umum maupun pribadi dapat diizinkan apabila ada jalur alternatif. Hal ini dimaksudkan agar penutupan lajur tersebut tidak terlalu mengganggu aktivitas lainnya.
Kepentingan Tercantum Dalam Aturan Penutupan Jalan Umum
Pada pasal 16 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 dijelaskan kepentingan yang dimaksud pada pasal 15 dilaksanakan untuk acara :
- Berkaitan dengan agama, seperti perayaan hari besar atau ritual agama
- Berkaitan dengan negara, misal kunjungan dari pejabat negara
- Berkaitan dengan olahraga, seperti pertandingan atau perlombaan tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dan
- Seni budaya, misal konser, festival, pertunjukan, dan lainnya.
Izin penggunaan tersebut wajib diberikan oleh Polri melalui Kapolda untuk penggunaan lajur nasional dan provinsi. Kapolres/Kapolresta untuk lajur kabupaten/kota.
Kapolsek/Kapolsekta setempat bisa memberikan izin dengan ketentuan di atas, untuk ruas jalan publik desa atau kelurahan. Prosedur pengajuan serta contoh surat izin penutupan jalan umum dapat dilihat pada Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 tersebut.
Dishub Batam Surati Panitia Resepsi
Berkaitan dengan penutupan jalan di ruas jalan publik depan rumah Anggita DPRD Kepri, Irwansyah, Dinas Perhubungan Kota Batam akhirnya melayangkan surat kepada panitia resepsi pernikahan.
Dalam Surat yang ditujukan pada panitia resepsi itu menindaklanjuti surat yang sebelumnya dilayangkan oleh panitia resepsi dengan nomor 04/PAN-resepsi/VIII/2023 tanggal 21 Agustus terkait permohonan ijin penutupan jalan sementara di jalan Tiban I Blok D 2 untuk acara akad nikah dan resepsi.
Dalam surat balasan oleh Dinas perhubungan kota Batam menyampaikan secara tegas tidak dapat menyetujui rencana penutupan jalan tersebut karena lokasi acara merupakan jalan utama dan merupakan kewenangan pihak Satlantas Polresta Barelang.
Dishub tidak dapat menyetujui rencana penutupan jalan tersebut karena lokasi acara merupakan jalan utama dan merupakan kewenangan pihak Satlantas Polresta Barelang.
(ham/Leo)
