RESESI global 2023 menjadi tantangan baru yang akan menguji stabilitas perekonomian Kepri. Sebagai provinsi yang mengandalkan industri berorientasi pada ekspor keluar negeri, tentu saja Kepri akan terkena dampak secara signifikan. Menurut Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Batam masih punya peluang bertahan lebih besar dibanding saat krisis akibat pandemi Covid-19 baru-baru ini.
“Sekarang baru habis Covid-19, terus perang Rusia-Ukraina, sehingga negara-negara (Eropa) mengalami krisis pangan dan energi. Jadi memang krisis kali ini cukup berat. Tapi, sebenarnya krisis ini bukan baru terjadi sekali, ada siklusnya, dimana masing-masing krisis ini memiliki karakteristik yang berbeda,” kata Kepala Tim Implementasi KEKDA Bank Indonesia Perwakilan Kepri, Miftachul Choiri baru-baru ini kepada GoWest Indonesia.
Sebagai contoh, resesi tahun 1997-1998 terjadi karena krisi mata uang, dimana saat itu utang Indonesia terhadap luar negeri menggelembung. “Resesi 1997-1998 itu selisih mata uang kita banyak sekali, hutang luar negeri dalam bentuk dolar juga. Sementara itu, ada permainan spekulan yang menyebabkan Rupiah kita anjlok, yang kemudian merembet ke Asia Tenggara. Dolar menjadi sangat kuat dari kurs Rp 2.500 menjadi Rp 15 ribu. Namun, pelan-pelan kita masih bisa hadapi,” ungkapnya.
Lalu, resesi tahun 2008 yang merupakan krisis perekonomian global di Amerika dan Eropa. “Saat itu, permintaan ekspor kita turun, tapi ekonomi kita terjaga karena permintaan domestik terus tumbuh. Begitu juga saat resesi 2018, perekonomian kita sangat tertolong dari permintaan domestik lewat produk-produk UMKM,” paparnya.
Resesi tersulit yang pernah dihadapi baik Indonesia, khususnya Batam terjadi saat pandemi Covid-19 di 2020 lalu. “Di saat itu, ekonomi ambruk karena baik itu permintaan dalam maupun luar negeri sangat terbatas, karena mobilitas yang dibatasi. Masyarakat tidak bisa buka tokonya, dan juga tidak bisa banyak beraktivitas di luar rumah,” katanya lagi.
Dalam menghadapi resesi global 2023, menurut Choiri, Batam memiliki fondasi yang cukup baik untuk bertahan. Tapi sayangnya, Batam hanya diuntungkan dari ekspor luar negeri, tapi untuk memenuhi kebutuhan domestik, peran Batam belum terlalu signifikan.
Salah satu penyebabnya yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Dalam pasal 13 ayat 1, tertulis bahwa produk yang dikirim dari kota Batam dengan harga diatas US$ 3 atau setara dengan Rp 43.839 (asumsi kurs Rp 14.613 per dolar AS) dikenakan bea masuk, cukai, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai 17,5 persen sampai dengan 40 persen.
PMK ini memang banyak mendapat keluhan, khususnya dari pelaku UMKM lokal di Batam. “Kita akan mendorong teman-teman di pusat untuk melakukan evaluasi, apakah PMK ini masih bisa diterapkan ketika perekonomian Batam yang selama ini mengandalkan produk-produk manufaktur akan menjadi sulit nanti saat resesi,” ungkapnya.
OJK Kepri Siapkan Langkah Mitigasi Hadapi Resesi Global
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Kepri menilai resesi global 2023 akan menjadi tantangan bagi industri jasa keuangan (IJK). Selain resesi, potensi kenaikan suku bunga acuan merupakan persoalan yang akan menghantui IJK di tahun depan.
Kepala OJK Perwakilan Kepri, Rony Ukurta Barus mengatakan OJK telah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah mitigasi untuk membentengi IJK dari ancaman resesi global.
Pertama, OJK akan terus memantau dan memastikan ketersediaan likuiditas di sektor jasa keuangan, serta mengantisipasi potensi risiko terkait dengan pelaksanaan fungsi intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK).
“Sejauh ini, likuiditas IJK khususnya perbankan cukup likuid. Jadi ketika ada krisis, seperti resesi yang memperlambat pertumbuhan ekonomi, sektor jasa keuangan masih bisa bertahan dan mengelola risiko,” katanya baru-baru ini.
OJK juga akan terus memantau tren valuta asing dan eksposur surat-surat berharga saat dolar Amerika lagi dalam posisi kuat, serta juga peningkatan volatilitas di pasar keuangan global.
“Kami harus bisa melihat risikonya dengan mencermati kondisi pasar, karena faktor resesi banyak yang berasal dari luar. Sehingga, IJK harus terus memantau perkembangan kondisi ekonomi dunia,” tuturnya.
Selanjutnya OJK juga meminta lembaga jasa keuangan untuk mencermati perkembangan risiko kredit di sektor-sektor ekonomi. Terutama dengan konsumsi energi yang tinggi, serta yang berhubungan erat dengan siklus harga komoditas.
“Misalnya industri yang bahan bakunya mayoritas diimpor dari negara yang terpengaruh dengan konflik geopolitik. Kalau industri tersebut tak dapat bahan baku, pasti tidak bisa produksi. Ini perlu di assesment,” paparnya.
Rony juga memastikan, OJK akan mempertahankan beberapa kebijakan untuk mengelola volatilitas dan tantangan yang terjadi di pasar modal domestik pada beberapa waktu kedepan.
Berdasarkan data dari BI Perwakilan Kepri, kredit perbankan di Kepri sampai dengan Agustus 2022 tumbuh 8,91 persen (yoy) dengan risiko kredit atau non performing loan (NPL) tetap terjaga di angka 2,95 persen. Sementara itu, likuiditas perbankan masih memadai didukung oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masih terus tumbuh.
Jumlah kredit yang disalurkan hingga Agustus 2022 sudah mencapai Rp 61,63 triliun, sedangkan DPK sebesar Rp 67,95 triliun atau tumbuh 7,70 persen (yoy).
Dari jumlah kredit tersebut, penyaluran kepada UMKM naik cukup signifikan sebesar 15,66 persen, dimana jumlah kreditnya sebesar Rp 11,03 triliun. Sedangkan tingkat NPL masih berada di batas aman, 3,75 persen (leo).
