WALI Kota Batam, Muhammad Rudi, mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pembangunan yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
Hal itu disampaikan Rudi saat memimpin langsung jalannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kibing Batuaji, Jumat (21/1/2023) malam.
Pada kesempatan ini, Rudi menggambarkan perihal rencana besar pembangunan Batam. Ini menjadi gambaran bahwa pembangunan Batam kini dilakukan menyeluruh sesuai tahapan yang telah ditentukan.
“Bapak ibu, Bandara Internasional Hang Nadim sedang dikembangkan. Tak hanya itu, akses jalan dari Batuampar ke bandara juga dikembangkan masing-masing lima lajur kanan dan lima lajur kiri,” ungkap Rudi.
Selain bandara dan akses jalan, Pelabuhan Batuampar juga ditingkatkan. Tak hanya itu juga ada rencana kawasan ekonomi khusus (KEK) Kesehatan di Sekupang.
Berbagai lompatan ini, Rudi ingin menghidupkan ekonomi secara menyeluruh. Tersedianya infrastruktur yang mumpuni akan menstimulus aktivitas ekonomi.
“Kalau banyak orang masuk ke Batam, wisatawan maupun investor, mereka akan belanja, uang berputar. Kiita akan kebahagian melalui uang pajak. Nah dari pajak inilah dikembalikan ke masyarakat bangun drainase, jalan dan lainnya,” papar Rudi.
Jika pendapatan daerah meningkat, lanjut Rudi, tentu saja akan semakin banyak program pembangunan yang bisa dikerjakan. “Sederhananya kalau semua minta pembangunan, tapi uang tak ada, apa yang kita mau bikin,” ujarnya.
Pembangunan fisik tak hanya di pusat kota ataupun jalan protokol, jalan akan dikembangkan di seluruh wilayah Kota Batam. Tak hanya itu, melalui program inovatif PSPK (dulu bernama PM PIK) pembangunan fisik menjangkau hingga ke pemukiman warga.
“Jalan di Batuaji sekarang sedang berproses pengembangannya. Jika jalan se-Kota Batam bagus dan cantik, ekonomi kita akan bangkit bapak ibu,” ujarnya.
Ia juga berharap, masyarakat Batam terus menjalin kolektivitas untuk mendukung pembangunan Batam. “Mari bersatu padu bangun Batam,” ajaknya.
Pada Musrenbang 2023 ini, warga Kibing mengusulkan 30 program PSPK serta 10 program non PSPK yang akan dipertimbangkan dan dibahas untuk direalisasikan 2024 mendatang.
Di kesempatan ini, Rudi juga mensosialisasikan perihal kebijakan Presiden RI Joko Widodo. Pertama, yakni penerapan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Kemudian yang kedua perihal terus memassalkan gerakan non tunai di tengah masyarakat. Kini, sebut Rudi, gerakan tersebut sudah mulai diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
(*/ade)
