PEMERINTAH Kota (Pemko) Batam terus memperkuat pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi skema pembiayaan inovatif (creative financing).
Hal terserbut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) nasional terkait perpanjangan waktu penyampaian data dukung dalam penilaian creative financing pemerintah daerah, yang digelar secara daring, Kamis (26/3/2026).
Rapat yang digelar Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri ini diikuti oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia.
“Agenda utama rakor adalah penyampaian kebijakan terkait perpanjangan pemenuhan serta pengumpulan data dukung sebagai bagian dari proses penilaian,” ujar Firmansyah.
Partisipasi aktif Pemerintah Kota Batam menjadi bagian dari implementasi arah kebijakan pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas fiskal melalui pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.
Keikutsertaan Sekda dalam menjadi keseriusan Pemko Batam dalam memastikan kesiapan administrasi, kelengkapan data, serta keselarasan kebijakan daerah dengan arah strategis pemerintah pusat.
Hal tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi daerah dalam mengakses berbagai skema pembiayaan alternatif di luar mekanisme konvensional.
“Penguatan creative financing juga menjadi instrumen strategis untuk memperluas ruang fiskal, meningkatkan fleksibilitas pembiayaan pembangunan, serta mempercepat realisasi program prioritas daerah,” katanya.
Pemko Batam memandang inovasi pembiayaan sebagai langkah krusial dalam menjawab keterbatasan anggaran, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan.
“Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta didukung tata kelola dan data yang memadai, Pemko Batam optimistis dapat terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Firmansyah.
Komitmen ini sekaligus menegaskan langkah Batam untuk tetap responsif terhadap dinamika kebijakan nasional, serta progresif dalam menghadirkan solusi pembiayaan inovatif guna mendukung pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. (*)
