KEPALA Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi akan bergegas mencari solusi terkait polemik Persyaratan Laik Laut, yang membuat 11 kapal tongkang pengangkut kontainer tidak bisa berlayar ke Singapura. Polemik ini telah terjadi selama seminggu, dan jika berlarut-larut maka akan mengganggu kinerja ekspor Batam.
“Kami akan terus memastikan kelancaran arus keluar masuk barang di Batam,” kata Rudi saat memimpin rapat bersama para stakeholder terkait polemik Persyaratan Laik Laut di Gedung BP Batam, Rabu (24/8) kemarin.
Rudi meminta agar seluruh pengusaha pelayaran mematuhi kebijakan yang berasal dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini, agar stabilitas perekonomian di Batam tetap terjaga. “Kami juga telah menyurati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) agar mendapatkan solusi terbaik,” tambahnya.
Persyaratan Laik Laut merupakan buntut dari terbitnya Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor A1.012/3/11/DJPL/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Penyampaian Kewajiban Pemenuhan Persyaratan Laik Laut Bagi Kapal Tongkang (Barge) Yang Melayani Pengangkutan Kontainer.
Para pengusaha kapal tongkang mengaku keberatan dan khawatir kebijakan tersebut menurunkan produktivitas pengiriman barang dari Batam ke Singapura.
“Arus logistik di Batam akan tersendat karena kapal-kapal tongkang yang mengangkut kontainer dari Batam ke Singapura dan sebaliknya terhalang persyaratan laik laut,” ujar Direktur PT Snepac Shipping, Zulkifli.
Kekhawatiran ini timbul karena berdasarkan persyaratan yang disebutkan dalam SE tersebut per 14 Juli 2022, setiap pengajuan Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional ke Luar Negeri (PPKN) dan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) Deviasi Luar Negeri, kapal tongkang (barge) berbendera Indonesia yang akan melayani pengangkutan kontainer di dalam dan luar negeri, secara konstruksi dan keselamatan wajib memenuhi persyaratan laik laut untuk pengangkutan kontainer, dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Klasifikasi Kapal atau surat keterangan dari negara bendera kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera kapal bahwa kapal tongkang tersebut telah memenuhi persyaratan laik laut untuk pengangkutan kontainer.
Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Revolindo menyatakan kebijakan tersebut untuk menjamin keselamatan pelayaran di perairan Indonesia yang menjadi wewenang Kementerian Perhubungan.
Menurutnya dari total 14 Kapal Tongkang yang beroperasi di Batam sebagai feeder, hanya 3 kapal tongkang yang telah memenuhi pesyaratan tersebut. Ia berharap para pengusaha pelayaran dapat melengkapi persyaratan agar tidak ada lagi insiden kapal tongkang tenggelam karena kelebihan muatan atau tidak terpenuhinya persyaratan laik laut.
“Pelayanan di perhubungan laut sendiri itu ada sistemnya jadi kaitannya dengan kapal-kapal yang akan memuat kontainer itu harus memenuhi persyaratan. Tapi jika teman-teman dari BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) bisa memberi rekomendasi bahwa kapal ini laik atau muatan ini tidak membahayakan itu akan masuk ke sistem dan kami akan layani,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKI Cabang Batam, Budi Isrofi mengatakan pihaknya akan menggesa penerbitan surat rekomendasi yang diperlukan.
“Akan kita berikan solusi untuk mengatasi kegundahan saat ini. Keselamatan kontainer akan menjadi prioritas kami,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam dan Karimun, Tjaw Hieong, mengatakan apabila permasalahan ini berlarut-larut, maka kawasan industri akan menjadi korban.
Di tengah kondisi tersebut, langkah BP Batam dalam menyelesaikan permasalahan ini mendapat pujian dan apresiasi dari Tjaw.
“Kami mengapresiasikan BP Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi yang langsung bergegas mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya (leo).
