TERKAIT dengan tinggal menghitung hari masa berakhirnya kerjasama konsesi air antara BP Batam dengan PT ATB, semakin menambah kekhawatiran yang menjurus ke arah ketakutan lembaga DPRD kota Batam dan juga masyarakat konsumen secara umum, dalam hal pelayanan air bersih.
Pernyataan kekhawatiran yang menjurus ke arah ketakutan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD kota Batam, Ruslan Ali Washim, merujuk kepada pernyataan Presiden Direktur PT ATB, Benny Andrianto yang menyatakan pesimis terhadap proses pelayanan air yang baik dengan waktu yang singkat oleh operator air yang baru yang belum memahami kondisi Batam, dalam RDPU pada Jum’at (25/09) lalu.
Menurut Ruslan, dengan adanya pernyataan pihak ATB selaku operator tersebut, tentunya harus menjadi perhatian serius dari pihak BP Batam sebagai regulator. Dengan kurun waktu yang singkat ini, proses pengakhiran ini harus clear and clean.
“Bagi kami (DPRD) selaku fasilitator dalam penyelesaian masalah ini, yang terpenting kata kuncinya adalah tidak ada alasan apapun, pelayanan air kepada masyarakat terganggu dengan adanya proses peralihan pengelolaan air bersih ini, itu penting.” kata Ruslan kepada GoWest Indonesia, Senin (5/10).
Ruslan juga menambahkan, dari catatan berbagai kesimpulan dalam RDPU berdasarkan paparan dari berbagai pihak, DPRD Batam akan terus melakukan pendalaman terkait hal tersebut.
Diantaranya, akan membawa persoalan ini meningkatkan menjadi atau membentuk Pansus DPRD.
Selanjutnya, sesuai keinginan dari perwakilan konsumen dalam RDPU, secara kelembagaan DPRD akan meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA) atas permasalahan berakhirnya masa kerjasama konsesi.
“Kita akan fokus dan kawal terus permasalahan pengelolaan air ini sampai adanya Pansus. Kita tak mau kepentingan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air terganggu” Wakil Ketua II DPRD dari Fraksi Partai Golkar ini.
Berikutnya, Ruslan menjelaskan, DPRD selaku mitra pemerintah daerah (Pemko Batam) mendorong agar pemerintah daerah untuk memanfaatkan momentum ini, agar bisa berperan dalam pengeloaan air dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Keterlibatan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan air ini, melalui mekanisme penyertaan modal atau saham melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kota Batam.
“Jadi ke depannya pemerintah daerah punya bagian pendapatan dari pengelolaan air ini. Sebagaimana yang diamanatkan undang-undang itu harus dikelola negara. Kami dorong pemerintah daerah untuk ikut berperan serta dalam pengeloaan air ini, dalam bentuk penyertaan modal atau saham melalui BUMD yang ada. Kan sudah ada contohnya, seperti halnya di Bank Riau Kepri” papar Ruslan.
“Namun sampai hari ini, pemerintah daerah sepertinya slow respon saja. Padahal kami meyakini benar, momentum ini bisa jadi pintu masuk pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pengelolaan air ini” pungkasnya.
*(Zhr/GoWestId)
