BADAN Pengusahaan (BP) Batam resmi menunda implementasi penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar hingga 31 Agustus 2026. Kebijakan strategis ini diambil sebagai langkah evaluasi total terhadap struktur biaya logistik demi menjaga efisiensi rantai pasok sekaligus mendongkrak daya saing investasi di Batam.
Bagi para pengguna jasa yang telah melakukan pembayaran dengan skema tarif baru, BP Batam menjamin akan mengembalikan (refund) seluruh selisih biaya yang telah dibayarkan.
Keputusan penundaan ini tidak diambil sepihak, melainkan lahir dari ruang diskusi yang sehat antara BP Batam dengan asosiasi pelaku usaha, operator terminal, pelaku logistik, serta pengguna jasa. Pertemuan tersebut digelar di Conference Hall IT Center BP Batam pada Kamis (25/6/2026).
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menegaskan bahwa evaluasi ini krusial untuk memastikan regulasi kepelabuhanan tidak menjadi beban baru bagi dunia usaha.
“Evaluasi ini dilakukan agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna jasa, meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi dan perdagangan,” ujar Denny.
Modernisasi dan Lonjakan Kinerja TPK Batu Ampar
Di tengah proses evaluasi tarif, BP Batam mengaku terus memacu transformasi TPK Batu Ampar melalui modernisasi fasilitas, peningkatan produktivitas operasional, dan penguatan konektivitas pelayaran internasional.
Upaya ini menurut mereka membuahkan hasil positif yang tercermin dalam data operasional semester pertama tahun ini:
- Volume Bongkar Muat: Periode Januari–Mei 2026 mencapai 222.131 TEUs, melonjak 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
- Produktivitas Opersional: Kecepatan bongkar muat kini melesat hingga mencapai 40 boks per jam.
Bedah Struktur Biaya Logistik
Menariknya, hasil bedah data bersama para pelaku usaha menunjukkan bahwa tarif pelayanan TPK Batu Ampar yang dikelola BP Batam sebenarnya bukan komponen utama pengeluaran. Tarif tersebut hanya menyumbang sekitar 18 persen dari total biaya logistik rute Batam–Singapura.
Sebaliknya, porsi terbesar dari pembengkakan biaya logistik justru bersumber dari komponen jasa feeder dan transshipment.
Melihat realitas data tersebut, BP Batam berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mengkaji ulang korelasi antara standar pelayanan, produktivitas di lapangan, investasi infrastruktur, hingga struktur biaya logistik secara menyeluruh.
“Target kami adalah menghadirkan pelayanan pelabuhan yang semakin modern, efisien, dan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Karena itu, setiap kebijakan akan disusun secara terbuka, berbasis data, dan melalui dialog bersama dunia usaha,” pungkas Denny.
(*)
