SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa sikap PDIP menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Untuk itu, ia mendukung keputusan DPR, pemerintah, dan KPU terkait jadwal pelaksanaan pemilu atau pilpres 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Kita sangat setuju (pemilu 14 Februari 2024). Apalagi bertepatan dengan hari demokrasi,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (27/1).
“Sejak awal bagi PDIP, berpolitik ini taat pada konstitusi. Taat pada rule of the game sehingga masa jabatan presiden hanya dua periode,” tambahnya.
Tak hanya PDIP, Hasto menilai keputusan jadwal Pemilu 14 Februari 2024 juga menegaskan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak perpanjangan masa jabatannya.
Dia pun menyerukan kepada semua partai untuk mulai berkontestasi secara sehat dalam Pemilu dan Pilpres mendatang. Saat ini, kata Hasto, partainya akan mulai menghitung mundur dan akan melakukan konsolidasi internal.
Meski begitu, Hasto menegaskan akan tetap mendukung program kerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin hingga selesai.
“Jadi 14 Februari kita tarik saat ini, kemudian kita tentukan agenda-agenda strategis termasuk dalam proses itu partai terus konsisten memberi dukungan kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” katanya.
Dukung Masa Kampanye Pendek
PDIP juga klaim mendukung usulan memperpendek masa kampanye menjadi 50-75 hari atau lebih pendek dari keinginan KPU sebanyak 120 hari.
Hasto menyebut, masa kampanye panjang dalam pemilu hanya membuang-buang biaya dan justru melahirkan risiko politik. Padahal, kata dia, masa kampanye merupakan periode lima tahunan yang bisa dipersiapkan bahkan sehari setelah pemilu.
“Masa kampanye yang panjang hanya membuang-buang biaya, menciptakan resiko-resiko politik, yang tidak perlu,” kata Hasto.
“Sementara untuk pemilu inikan dipersiapkan ya dalam periode lima tahunan itu. Satu hari setelah pemilu itulah kita menyiapkan pemilu untuk lima tahun yang akan datang,” tambahnya.
Lagi pula, menurut Hasto, masa kampanye juga tak menentukan kualitas seseorang atau partai yang akan maju dalam pemilihan elektoral. Kampanye kata dia juga tak bisa sepenuhnya memperlihatkan gagasan sebuah partai, calon presiden, maupun wakil presiden.
Oleh karena itu, PDIP katanya mendukung gagasan untuk memperpendek masa kampanye, seperti terjadi di Pemilu 1999 dan 2004.
“Jadi kalau ada hal yang baik di Pemilu 1999 dan 2004 kenapa itu tidak kita terapkan untuk 2024 yang akan datang,” kata dia.
Gagasan memperpendek masa kampanye sebelumnya disampaikan kader PDIP yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang. Dia ingin masa kampanye hanya berlangsung 50-75 hari, atau lebih pendek dari usulan KPU hingga 120 hari.
Usulan memperpendek masa kampanye itu seiring laju kasus pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Sehingga, dia menganggap masa kampanye tidak perlu terlalu lama guna mencegah lonjakan kasus.
“Mengingat pandemi dan dampaknya, masa pemulihan ekonomi dan antisipasi polarisasi gesekan antara para pendukung,” katanya, Selasa (25/1).
(*)
sumber: CNNIndonesia.com
