Hubungi kami di

Tanjung Pinang

Wali Kota Tanjungpinang: Masih Banyak Warga Pesisir Belum Miliki Legalitas Tanah

Terbit

|

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, menandayangan prasasti saat membuka Rakor GTRA Kota Tanjungpinang 2022, di Hotel CK Tanjungpinang, Selasa (20/9/2022). F. Dinas Kominfo Tanjungpinang

WALI Kota Tanjungpinang, Rahma, mengungkapkan masih banyak penduduk yang tinggal di kawasan pesisir yang belum memiliki legalitas berupa surat sertifikat tanah.

Hal itu disampaikan Rahma saat membuka rapat koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Tanjungpinang 2022, di Hotel CK Tanjungpinang, Kepri, Selasa (20/9/2022). Rakor GTRA tersebut diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang.

Rahma yang juga menjabat Ketua GTRA Kota Tanjungpinang mengatakan, agenda reforma agraria ini merupakan agenda tahunan yang mana di Kota Tanjungpinang sudah dilaksanakan sejak 2020 lalu.

Adapun isu pada 2022 ini, yang dibahas adalah mengenai legalisasi aset dan penataan akses di kawasan pesisir dan percepatan pengajuan pelepasan kawasan permukiman masyarakat pada kawasan hutan.

BACA JUGA :  Bakamla Bangun Rusun untuk Personel di Batam

Untuk tahun 2022 ini, Kelurahan Kampung Bugis ditetapkan bersama sebagai pilot project Kampung Reforma Agraria.

Dengan adanya rakor ini, ia mengharapkan bisa dibahas bagaimana bisa memberikan legalitas terhadap masyarakat. “Karena rakor ini salah satu tujuanya untuk mensejahterakan masyarakat Tanjungpinang,” ujarnya.

Lagi pula, tambah dia, sertifikat tanah ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat bermanfaat. Sebab ketika warga tersebut mempunyai legalitas maka mempunyai peluang untuk mendapatkan modal usaha.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Tanjungpinang, Bambang Prasongko, mengatakan dalam rakor ini pihaknya bersama Pemko Tanjungpinang akan membahas persoalan-persoalan tentang pertanahan, salah satunya yang tidak bisa diberikan legalitas.

BACA JUGA :  Plt Bupati Bintan Segera Lobi Pusat, Minta Bebas Visa Wisman

Dari isu yang dibahas itu, nantinya akan disampaikan ke kementerian. “Saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal di pesisir namun BPN belum bisa memberikan legalitas,” tuturnya.

Oleh karenanya, pihaknya akan menyusun bagaimana persoalan tersebut bisa diselesaikan atau bisa diberikan legalitas terhadap warga yang tinggal pesisir tersebut.

Namun sertifikatnya itu nantinya memiliki jangka waktu. Yakni tidak hak milik, melainkan sertifikat hak pakai. “Tapi masih bisa digunakan sebagai jaminan untuk menambah modal usaha,” tutupnya.

(*)

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Sebaran

Facebook

id
enid

id
enid