WALI Kota Batam Muhamad Rudi akhirnya bersedia menerima lima orang perwakilan anggota Satpol PP, dari 825 orang yang demoi di depan kantor Wali Kota Batam, Rabu (14/9/2016).
Rio, salah seorang perwakilan Satpol PP menyampaikan, ada 825 orang anggota Satpol PP yang direkrut gelombang ketiga pada tahun 2014, hingga gelombang ketujuh tahun 2016 yang belum diangkat menjadi honor daerah.
“Kami rekrutan gelombang ketiga sampai tujuh yang 825 orang ini mempertanyakan kejelasan status kami kepada bapak, karena rekrutan gelombang pertama dan kedua sudah masuk, kenapa kami belum?” tanya Rio seperti dilansir dari laman batampos.co.id .
Rio mengaku ia dan 825 satpol lainnya sudah sempat mengikuti tes urine sebagai salah satu syarat untuk diterima honor daerag. Akan tetapi, sampai sekarang mereka tak kunjung mendapatkan kejelasan.
“Lembaga pemerintah sendiri sendiri bisa mengeluarkan tes ini, berarti disitukan sudah ada kejelasan bagi kami, tapi nyatanya tidak,” lanjutnya di laman itu.
Selain itu, Rio mengungkapkan kalau Wali Kota Batam Rudi mengetahui perekrutan Satpol PP.
“Pak Yadi (pegawai Satpol PP) membawa 900 lebih berkas untuk diberikan ke bapak atas instruksi Kasat ke Hotel Golden Prawn. Berartikan selama ini bapak tahu. Dia kan bawahan bapak,” ujarnya lagi.
Mendengar hal itu, Wali kota Batam Muhammad Rudi langsung membantah dan mengaku tidak tahu sama sekali tentang perekrutan anggota Satpol PP yang jumlahnya mencapai 825 orang itu. Ia juga menegaskan tak terlibat dalam perekrutan tersebut.
“Saya jelaskan, perekrutan Satpol PP saya tidak tau menahu. Dari isu yang berkembang ada saya disana, saya tak ada di sana dan tidak ada pimpinan (di Pemko ini) yang tahu, apalagi tes urine tadi,” ungkapnya.
Rudi juga menegaskan, ia tak bisa mengakomodir permintaan 825 Satpol itu yang meminta mereka diakui keberadaanya dan bisa bergaji dari anggaran daerah. Rudi mengaku tidak bisa pihaknya semena-mena memasukkan dalam anggaran untuk mengakui 825 Satpo PP itu dengan mengalokasikan anggaran tahun depan untuk penggajiannya.
“Anggaran itu tidak semena dimasukkan. Saya dengar ada yang lapor polisi dan itu yang saya sarankan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan nasib 825 Satpol PP ini. Apakah mereka diakui sebagai honorer daerah atau tidak. Juga termasuk soal gaji mereka. Perundingan masih berlangsung. ***
