ANGGOTA DPRD Kepri dari daerah pemilihan (Dapil) VI, Wahyu Wahyudin, dalam rapat paripurna penyampaian laporan reses masa sidang kedua 2022 menyampaikan aspirasi yang hampir sama dengan dapil lainnya, yaitu di bidang pendidikan.
Menurut Wahyu, di Dapil Kepri VI dengan wilayan Kecamatan Nongsa, Galang, Bulang, dan Seibeduk banyak yang masih tertinggal terutama dari segi bangunan gedung, peralatan, dan sarana prasarana.
“Jadi sangat ironis sekali untuk dapil Seibeduk, Nongsa, Galang, dan Bulang ini dibanding Kepri dapil IV dan V, mohon perhatiannya Pak Sekda,” kata Wahyu di Kantor DPRD Kepri, Senin (31/10/2022).
Selanjutnya sektor kesehatan, karena dapil itu terletak di wilayah pesisir sehingga masalah stunting juga banyak. Kemudian sektor pertanian dan perkebunan seperti dì Galang dan Bulang banyak lahan kosong dan banyak petani yang masih membutuhkan sarana dan prasarana sementara lahan perlu digarap dengan baik.
“Kalau ini fokus saya kira sekitar 30 persen kebutuhan sayur mayur daerah di sana bisa mensupport kebutuhan di Batam,” ujarnya.
Sektor pembangunan infrastruktur dan energi, lanjut Wahyu memaparkan di daerah itu khususnya Seibeduk dan Nongsa sering terjadi banjir. Masalah banjir sering menghambat para pekerja pagi, bahkan sering terlambat cukup lama hingga 3 jam.
“Jalan di Seibeduk ini banyak yang bolong-bolong, banyak terjadi kecelakaan, mohon jadi perhatian khusus,” harap Wahyu.
Selanjutnya, Wahyu menyampaikan sektor ketenagakerjaan sekarang ini juga memprihatinkan di Nongsa dan Seibeduk, banyak kawasan industri penopang ekonomi Batam, namun di daerah tersebut juga banyak pengangguran.
“Jadi bagaimana pengangguran ini bisa ditekan, skill-nya bisa ditingkatkan lagi. Ada juga program magang yang ternyata tidak diisi orang Batam atau Kepri, jadi ini mohon perhatian,” tegasnya.
Pada sektor kelautan dan perikanan, banyak nelayan yang mengeluhkan karena harga bahan bakar minyak (BBM) yang cukup tinggi, harga BBM di sana ternyata lebih mahal bahkan sampai Rp 20 ribu per liter.
“Banyak mereka yang tidak melaut dan alternatif lain seperti budi daya juga belum ada,” tambahnya
Tidak hanya itu, program bantuan usaha mikro kecil menengah (UMKM) bunga nol persen ternyata belum dinikmati warga Dapil VI, sehingga itu menjadi dilematis. Ia meminta agar warga di daerah tersebut juga bisa menikmati untuk usahanya.
(pir)
