WARGA di pulau Rempang memblokir jalan di sekitar jembatan 4 Barelang, Senin (21/8/2023). Aksi itu terkait rencana pengembangan seluas 17.000 hektare lahan Pulau Rempang jadi kawasan ekonomi baru.
Awalnya, warga berkumpul dengan tujuan menghadang Tim dari BP Batam yang akan turun ke lokasi proyek pengembangan Pulau Rempang.
Berdasarkan informasi yang diperoleh tim GoWest.ID, pemblokiran jalan tersebut untuk menghentikan langkah Tim dari BP Batam yang akan turun melakukan pengukuran lahan.
Seorang warga mengatakan, mereka mendapat selebaran bahwa Tim dari BP Batam akan turun ke lokasi.
“Tadi pagi infonya sudah beredar. Makanya kami langsung kumpul,” katanya.
Mereka berkumpul sejak pagi dan menolak kedatangan tim gabungan yang akan melakukan pengukuran tata batas hutan di Pulau Rempang. Pengukuran ini berkaitan dengan rencana pengembangan Pulau Rempang menjadi kawasan Eco City ke depan.
Ketua LPM Kelurahan Rempang Cate, Samsurizal meminta tim gabungan menunda pengukuran sampai wali kota yang juga Kepala BP Batam M Rudi datang menemui warga.
“Kami minta tidak ada pengukuran dulu, sebelum adanya pertemuan dengan warga. Kami menunggu Pak Rudi di kampung kami ini, agar semua masyarakat bisa mendengar langsung pernyataan Pak Rudi,” kata Samsurizal, Senin (21/8/2023).
Menurutnya, warga tidak berniat mempersulit pembangunan yang dilakukan pemerintah. Mereka hanya ingin mempertahankan kampung yang sudah mereka tinggali secara turun temurun.
“Jujur kami kecewa, sebab selama ini aspirasi yang kami sampaikan di beberapa pertemuan hanya ditampung saja, dan tidak ada kejelasan sampai saat ini,” ungkap Samsurizal.
“Kami minta pertemuan kali ini yang hadir harus Bapak Wali Kota yang juga Kepala BP Batam, Pak Rudi. Karena selama ini yang datang hanya perwakilan yang tidak dapat mengambil kebijakan,” tegas Samsurizal.
Meski saat ini ada warga yang memutuskan pulang, namun sebagian warga ada yang memilih untuk standby, guna memastikan tidak adanya tim pengukuran yang masuk ke Pulau Rempang.
Tim Gabungan Mundur dari Jembatan 4
Anggota Direktorat Pengamanan Aset (Ditpam) BP Batam bersama personel lainnya dalam Tim Gabungan yang datang ke pulau Rempang, Senin (21/8/2023), akhirnya mundur dari Jembatan IV Barelang. Warga menghadang kedatangan mereka.
Keputusan mundur dilakukan setelah audiensi antara Kapolresta Barelang Kombes Pol Kombes Nugroho Tri dengan perwakilan warga di lokasi, Jembatan IV. Hadir juga di sana, Dandim 0316/Batam Letkol Inf Galih Bramantyo serta Direktur Pengamanan Aset BP Batam Mochamad Badrus.
Kepada Kapolresta, warga menyampaikan agar jangan ada dulu kegiatan atau intervensi, semisal pengukuran di Pulau Rempang, sampai mereka bisa bertemu dan mendapatkan solusi dari Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam Muhammad Rudi.
“Yang jelas, intinya, jangan ada kegiatan dulu sebelum kami bisa bertemu dengan Kepala BP Batam,” kata Ketua LPM Rempang Cate, Syamsurizal kepada Kaporesta Barelang dan Tim Gabungan yang hadir di Jembatan IV.
Koordinator Umum dari Aliansi Pemuda Melayu, Dian Arniandi juga menyampaikan permintaan warga Rempang. Selain itu, katanya, masyarakat telah jenuh hanya mendapat respons ‘akan kita tampung dulu’ ketika menyampaikan penolakan relokasi kepada utusan BP Batam.
Mendengar permintaan warga yang disampaikan perwakilannya, Kapolresta Barelang pun sepakat dengan mereka.
“Lebih baik kita selesaikan dengan baik-baik, kita musyawarah,” ujarnya di depan warga.
Kombes Tri Nugroho juga menanyakan lokasi yang diinginkan warga untuk pertemuan tersebut dan dijawab di Kecamatan Galang.
“Saya nanti bersama Dandim akan hadir juga,” Kapolresta Barelang menjawab warga.
(ham/dha)
