MARAKNYA kasus warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak sindikat perdagangan orang dan penipuan kerja di luar negeri memicu pengetatan pengawasan di pintu-pintu perlintasan internasional. Sepanjang Oktober 2026, tercatat sebanyak 974 calon penumpang dari Batam terpaksa ditunda keberangkatannya ke luar negeri demi mencegah mereka menjadi korban pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural maupun tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Urgensi pengetatan ini berkaca pada sejumlah insiden memprihatinkan yang menimpa WNI di mancanegara belum lama ini. Pada September 2026 lalu, pemerintah Indonesia harus menelusuri informasi terkait delapan WNI yang diduga direkrut masuk ke angkatan bersenjata Rusia bermodalkan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi. Hingga kini, proses verifikasi masih berjalan untuk menelisik identitas serta dugaan penipuan dan eksploitasi dalam perekrutan tersebut.
Di bulan yang sama, tragedi serupa menimpa 49 WNI yang ditahan otoritas Madagaskar akibat keterlibatan dalam jaringan penipuan kerja dan TPPO. Salah satu korban diketahui awalnya dijanjikan bekerja di sebuah pabrik di Malaysia, namun justru diterbangkan ke Madagaskar dan dipaksa menjadi operator penipuan daring (online scam) serta perjudian daring.
Rangkaian kasus tersebut menjadi alarm keras bahwa tawaran kerja ke luar negeri yang menggiurkan sering kali berujung petaka jika tidak melalui jalur resmi. Menyikapi ancaman ini, jajaran Imigrasi Batam memperketat pemeriksaan di enam titik keberangkatan sepanjang Oktober 2026. Pelabuhan Batam Centre menjadi lokasi dengan angka pencegahan tertinggi mencapai 804 penumpang, diikuti Pelabuhan Citra Tritunas sebanyak 152 penumpang, Pelabuhan Gold Coast Bengkong 10 penumpang, Bandara Hang Nadim enam penumpang, serta Pelabuhan Sekupang dan Nongsa Pura yang masing-masing mencatatkan satu penumpang.
Kepala Kantor Imigrasi Batam, Wahyu Eka Putra, menegaskan bahwa penundaan keberangkatan tersebut merupakan langkah proteksi negara, bukan upaya menghalangi hak warga untuk bepergian. Oleh karena itu, petugas di lapangan tidak sekadar memeriksa kelengkapan administrasi paspor, melainkan juga menggali secara mendalam tujuan keberangkatan dan potensi penyalahgunaan dokumen.
“Imigrasi tidak bermaksud menghalangi masyarakat yang ingin bepergian atau mencari penghidupan di luar negeri. Namun, kami berkewajiban memastikan perjalanan tersebut dilakukan sesuai prosedur. Jangan sampai masyarakat berangkat dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, tetapi justru menjadi korban penipuan atau eksploitasi di negara tujuan,” ujar Wahyu.
Ia menilai, pencegahan di titik keberangkatan jauh lebih krusial dibandingkan harus menyelamatkan warga yang sudah terlanjur dieksploitasi di negara asing.
“Lebih baik kami melakukan pemeriksaan secara cermat sebelum keberangkatan daripada masyarakat harus menghadapi risiko eksploitasi setelah tiba di luar negeri. Prinsip kami adalah melindungi WNI, dengan tetap menghormati hak masyarakat untuk melakukan perjalanan internasional sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Langkah preventif yang terukur ini selaras dengan Perintah Harian Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko yang memprioritaskan penguatan pengawasan dan sinergi penegakan hukum. Melalui semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, penjagaan ketat di gerbang perlintasan Batam diharapkan mampu memutus mata rantai perekrutan ilegal sebelum merenggut korban lebih banyak lagi.
(ham)
