RAK buku anak-anak di Perpustakaan Pemerintah Kota Batam tampak meriah dengan beragam buku bergambar, tetapi ada kekosongan penting: sangat sedikit buku yang mengisahkan asal-usul dan legenda tentang tempat-tempat di sekitar mereka. Kisah-kisah tentang Nongsa, asal-usul Bengkong, maupun cerita dari Batu Besar dan Tanjung Uma hampir tak ditemukan — rak lebih banyak diisi oleh buku asal daerah lain bahkan dari luar negeri.
Mutyamah, salah satu staf perpustakaan, menyatakan bahwa koleksi yang memuat unsur budaya Melayu memang ada, tetapi mayoritas ditujukan untuk pembaca dewasa sehingga anak-anak kehilangan akses terhadap cerita yang bisa membentuk identitas mereka. Kondisi ini dinilai sebagai ancaman identitas budaya oleh Muhammad Yunus, anggota DPRD Batam dan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam. Ia menegaskan pentingnya generasi muda mengetahui sejarah lokal — termasuk alasan penamaan wilayah seperti Nongsa, Bengkong, atau Batu Besar — karena cerita rakyat yang dulu hidup lewat tradisi lisan kini rawan hilang jika tidak terdokumentasi.
Keterbatasan anggaran memperparah situasi. Dari APBD 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam mengelola sekitar Rp 8,37 miliar, namun lebih dari 85 persen digunakan untuk belanja pegawai. Anggaran untuk barang dan jasa hanya sekitar Rp 720 juta, sedangkan belanja modal kurang dari Rp 100 juta, sehingga ruang untuk pengadaan buku dan program literasi sangat terbatas. Yunus menyoroti bahwa dana dari BPKAD juga minim, sementara keseluruhan alokasi untuk perpustakaan kurang dari 0,2 persen dari total APBD Batam yang lebih dari Rp 4 triliun.
Meski demikian, ada inisiatif yang diusulkan untuk menjaga warisan lisan itu hidup, seperti menggelar lomba storytelling yang mengangkat cerita lokal Batam dan Kepulauan Riau, serta membangun gedung perpustakaan yang representatif bernuansa Melayu sebagai pusat literasi dan pelestarian budaya. Yunus juga menyayangkan rendahnya kesadaran publik terhadap keberadaan perpustakaan pemerintah kota Batam.
Kekosongan di rak buku anak bukan sekadar soal ketersediaan fisik, melainkan cerminan ruang sunyi tempat cerita-cerita lama belum terdokumentasi. Tanpa langkah serius, generasi mendatang berisiko kehilangan pemahaman tentang identitas mereka. Salah satu masalah tambahan adalah minimnya penulis lokal yang menuliskan dan menerbitkan cerita Melayu yang masih hidup dalam masyarakat.
Pemerintah Kota Batam sedang menyiapkan penyesuaian komposisi anggaran sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang menetapkan batas maksimum belanja pegawai 30 persen. Saat ini, belanja pegawai Pemko Batam mencapai 39 persen, sehingga Wali Kota Amsakar Achmad menegaskan perlunya skema anggaran baru yang disiapkan segera. Pemko juga mengkaji mekanisme agar penyesuaian anggaran dapat dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan publik.
(*/liputan6com)
